Proyek Perubahan ini mengusung gagasan “KERTA WANA sebagai Model Integrasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan bagi Warga Binaan dalam Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Maju”

. Isu strategis yang diangkat adalah belum adanya integrasi kebijakan pendidikan kesetaraan bagi warga binaan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/APBD). Akibatnya, program masih berjalan parsial, tanpa legitimasi hukum yang kuat, dan berpotensi tidak berkelanjutan. Melalui analisis akar masalah ditemukan penyebab utama: belum adanya regulasi formal, lemahnya koordinasi lintas sektor, ketiadaan SOP terpadu, serta masih tingginya stigma sosial. Analisis SWOT menunjukkan bahwa meskipun terdapat kekuatan berupa dukungan Kanwil Ditjenpas Bali dan dasar hukum nasional, kelemahan berupa absennya regulasi daerah harus segera diatasi melalui peluang politik di DPRD dan dukungan agenda pembangunan nasional (Asta Cita). Hasil analisis alternatif dengan metode McNamara menetapkan strategi utama: “Integrasi KERTA WANA ke dalam kebijakan daerah dengan dukungan DPRD sebagai model pendidikan kesetaraan warga binaan yang berkelanjutan.” Strategi ini dipilih karena paling efektif, efisien, dan mudah diwujudkan dibanding alternatif lain (regulasi formal, peningkatan kapasitas tutor, atau kampanye publik). Rencana aksi dilaksanakan dalam tiga tahap: 1.Jangka Pendek (0–3 bulan): Pembentukan Tim KERTA WANA lintas sektor, FGD, penyusunan MoU/PKS, dan Prakarsa regulasi mengenai alokasi anggaran pendidikan kesetaraan bagi warga binaan di Lapas, sebagai bentuk prakarsa masyarakat yang mewakili kebutuhan warga binaan. 2.Jangka Menengah (3–12 bulan): Pilot project di Lapas Kelas IIB Singaraja, Integrasi ke dalam RPJMD/APBD, workshop tutor, serta kampanye publik. 3.Jangka Panjang (1–3 tahun): Penyusunan regulasi formal (Perda/SK), replikasi model ke Lapas lain, sistem monitoring berbasis data, hingga menjadikan KERTA WANA sebagai best practice nasional. Indikator keberhasilan meliputi: Terbentuknya Prakarsa regulasi formal, terlaksananya FGD, Kampanye Publik, peningkatan jumlah warga binaan yang mengikuti pendidikan kesetaraan, serta replikasi model ke berbagai Lapas. Selain aspek kelembagaan, proyek perubahan ini menekankan pengembangan kompetensi pemimpin perubahan, meliputi: kepemimpinan strategis, kemampuan advokasi kebijakan, komunikasi publik, serta penguatan empati sosial. Dengan demikian, Proyek Perubahan KERTA WANA tidak hanya menjawab kebutuhan pendidikan kesetaraan warga binaan, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan daerah, membangun kolaborasi lintas sektor, dan mengurangi stigma sosial. Pada akhirnya, inisiatif ini menjadi kontribusi nyata Kanwil Ditjenpas Bali dalam mendukung Asta Cita menuju Indonesia Maju.