Peta Jalan Pemasyarakatan Inklusif: Membangun Aksesibiltas, Martabat, dan Keadilan bagi Narapidana Penyandang Disabilitas


Nama Peserta
Pahrudin Saputra, S.Ag., M.Si.
Instansi
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Unit Kerja
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Jabatan
Kepala Subdirektorat Perawatan Kesehatan dasar Dan Kebutuhan Khusus
Pelatihan
PKN Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2025
Periode Pelatihan
25 Agt 2025 - 21 Nov 2025
Flyer Peta Jalan Pemasyarakatan Inklusif: Membangun Aksesibiltas, Martabat, dan Keadilan bagi Narapidana Penyandang Disabilitas
Video
Executive Summary

Proyek perubahan ini merupakan terobosan strategis dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dengan menghadirkan Peta Jalan Pemasyarakatan Inklusif. Inovasi ini lahir dari kesadaran bahwa bahwa narapidana penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh layanan, fasilitas, dan pembinaan yang setara. Secara global, inklusi dalam sistem peradilan pidana telah menjadi standar. Peta Jalan Pemasyarakatan Inklusif dirancang sebagai dokumen panduan transformasi yang memuat arah kebijakan, strategi, serta langkah-langkah implementasi layanan ramah disabilitas di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Inovasi ini mengintegrasikan pendekatan human rights-based approach denganpraktik good governance pemasyarakatan modern, sehingga menjadi landasan kuat untuk: (1)Menjamin aksesibilitas sarana prasarana dan layanan informasi di Lapas, Rutan, maupun Bapas. (2)Menjaga martabat narapidana penyandang disabilitas melalui perlakuan yang manusiawi dan nondiskriminatif. (3)Menegakkan keadilan dalam hak atas pembinaan, pendidikan, kesehatan, dan reintegrasi sosial.

Milestone
  • Jangka Pendek

    1. Pembentukan Tim Efektif.
    2. Konsultasi dengan mentor, Direktur Watkeshab, dan koordinasi dengan stakeholders.
    3. Pembentukan Tim Penyusun Peta Jalan Pemasyarakatan Inklusif.
    4. Konsultasi publik dengan stakeholders (Komnas HAM, Komnas Disabilitas, Organisasi Penyandang Disabilitas).
    5. Penyusunan naskah Peta Jalan Pemasyarakatan Inklusif.
    6. Pembentukan Tim Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Lapas/Rutan/LPKA.
    7. Survei lapangan ketersediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Lapas/Rutan/LPKA.
    8. Sosialisasi Peta Jalan Pemasyarakatan Inklusif di seluruh jajaran Ditjenpas.
    9. Pembentukan Lapas/Rutan/LPKA Percontohan Layanan Inklusif.
    10. Workshop penyusunan Rancangan Kepmen tentang Peta Jalan Pemasyarakatan Inklusif.
    11. Finalisasi rancangan Kepmen tentang Peta Jalan Pemasyarakatan Inklusif.
  • Jangka Menengah

    1. Pengesahan Peta Jalan Pemasyarakatan Inklusif sebagai kebijakan nasional.
    2. Launching Peta Jalan Pemasyarakatan Inklusif.
    3. Penandatanganan MoU tentang dukungan penyelenggaraan layanan inklusif.
    4. Pelatihan atau bimbingan teknis layanan inklusif untuk para wali pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan lainnya
  • Jangka Panjang

    1. Implementasi Lapas/Rutan/LPKA inklusif di seluruh Indonesia.
    2. Implementasi Sasaran Strategis, Strategi Kunci, dan Prioritas Aksi dalam Peta Jalan Pemasyarakatan Inklusif di UPT Pemasyarakatan.
    3. Publikasi Best Practice, implementasi, pembelajaran, dan jurnal tentang layanan inklusif.
    4. Monitoring dan evaluasi jangka panjang