TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PENGADUAN SATPOL DAMKAR (SIPASADA) UNTUK MEWUJUDKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADANG LAWAS UTARA RESPONSIF DAN TUNTAS


Nama Peserta
Indra Saputra Nasution, S.STP, MM
Instansi
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
Unit Kerja
satuan polisi pamong praja
Jabatan
kepala Satuan polisi Pamong Praja
Pelatihan
PKN Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2025
Periode Pelatihan
25 Agt 2025 - 21 Nov 2025
Flyer TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PENGADUAN SATPOL DAMKAR (SIPASADA) UNTUK MEWUJUDKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADANG LAWAS UTARA RESPONSIF DAN TUNTAS
Video
Executive Summary

Satpol PP Padang Lawas Utara menghadapi penurunan ketepatan tindak lanjut aduan publik—76,5% (2023) turun menjadi 67,5% (2024) dan hingga Juli 2025 hanya 60%— akibat proses yang masih manual, pencatatan tersebar, SOP/SLA belum baku, dan koordinasi lintas-OPD yang lemah. Kondisi ini menurunkan kepercayaan publik serta efektivitas penegakan perda. Proyek perubahan SIPASADA (Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan Satpol Damkar) dirancang untuk membalik keadaan dengan mentransformasi alur aduan menjadi data yang tertelusur, terstandar, dan berorientasi hasil. Analisis ASTRID, fishbone, dan SWOT menegaskan bahwa isu utama adalah lambannya respons dan ketidakpastian proses, sehingga solusi prioritas adalah digitalisasi layanan, pembakuan tata kelola, dan penguatan kapasitas respons organisasi. SIPASADA menghadirkan kanal aduan digital terpadu dengan nomor tiket, pelacakan status real-time, SOP/SLA yang jelas, dan dashboard kinerja untuk pimpinan, disertai pembentukan Praja Reaksi Cepat (PRC), jejaring “Sahabat Lapor” , serta inisiatif “Desa Siaga Tertib” . Implementasi dirancang bertahap: pondasi regulasi dan sistem (jangka pendek), konsolidasi kapasitas dan kolaborasi (jangka menengah), hingga perluasan layanan ke seluruh kecamatan (jangka panjang). Manfaat yang dituju meliputi peningkatan responsivitas dan akuntabilitas, penguatan Reformasi Birokrasi dan SPBE, sinergi lintas-OPD, serta pengalaman layanan publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan—sekaligus memulihkan kepercayaan warga bahwa setiap aduan diubah menjadi aksi yang cepat, tepat, dan tuntas.

Milestone
  • Jangka Pendek

    1. Pembentukan Tim Efektif
    2. Penyusunan Perbup SIPASADA
    3. Pembentukan Aplikasi SIPASADA
    4. Pembentukan Praja Reaksi Cepat
    5. Penyusunan SOP dan SLA SIPASADA
    6. Penyusunan rencana aksi
    7. Penyusunan SOP PRC
    8. Pelatihan dan simulasi SIPASADA dan PRC
    9. Pembnetukan Sahabat Lapor
    10. Pembentihan desa siaga tertib
    11. Penyusunan SOP Sahabat Lapor
  • Jangka Menengah

    1. Kolaborasi stakeholder pentahelix Output : Piagam kesepakatan bersama yang mengikat semua stakeholder

    2. Sosialisasi regulasi dan rencana aksi Output : Laporan sosialisasi dan dokumentasi kegiatan

    3. Bimbingan teknis SIPASADA dan PRC Output : Petugas terlatih dengan dokumentasi lengkap

    4. Pembentukan program di Padang Bolak dan Halongonan Output : MoU yang ditandatangani untuk 17 desa

    5. Ekspansi ke Halongonan Timur dan Padang Bolak Tenggara Output : MoU yang ditandatangani untuk 8 desa

    6. Pelatihan kader Desa Siaga Tertib Output : Kader terlatih dengan sertifikat kompetensi

    7. Monitoring dan evaluasi jangka menengah Output : Dokumen hasil monev dan rekomendasi strategis

  • Jangka Panjang

    1. Persiapan dan perencanaan awal
    2. Implementasi SIPASADA
    3. Implementasi PRC - 12 Kecamatan
    4. Publikasi capaian kinerja tahunan
    5. Monitoring dan evaluasi jangka panjang