OPTIMALISASI PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KOTA LHOKSEUMAWE
Executive Summary
Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat. Corporate Social Responsibility (CSR) bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan instrumen strategis pembangunan sosial, khususnya di daerah-daerah yang memiliki kehadiran sektor swasta dan industri seperti Kota Lhokseumawe. Tanggungjawab ini juga disebutkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Kondisi yang terjadi masih banyak perusahaan yang enggan untuk melaporkan kegiatan CSR nya, sehingga tidak didapati gambaran secarah menyeluruh perihal dampak dari kegiatan CSR. Yang diharapkan dapat berperan aktif dalam penurunan kemiskinan di Kota Lhokseumawe Kemiskinan merupakan salah satu masalah atau persoalan mendasar yang menjadi perhatian oleh pemerintah di belahan negara manapun. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan memang masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini, sehingga suatu negara ataupun daerah harus melakukan terobosan dalam kaitannya dengan kebijakan yang mampu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan Program pengentasan kemiskinan disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dan Instuksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Milestone
-
Jangka Pendek
Konsultasi/koordinasi dengan Mentor Output: Notulensi dan Foto dokumentasi.
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan a. Penyusunan SK Tim b. Penandatanganan SK Tim Output: SK Tim Pelaksana.
Rapat Kerja Tim Efektif Output: Notulensi, daftar hadir, dan Foto Dokumentasi.
Melakukan Pengumpulan data CSR untuk 10 Perusahaan Output: Dokumen Analisis Awal.
Melakukan Penyiapan draft format Pelaporan CSR Output: Draft Format Pelaporan CSR.
Melakukan Sosialisasi Output: Notulensi, daftar hadir, dan Foto Dokumentasi.
Melakukan finalisasi data base CSR Output: Dokumen data base CSR.
Menyandingkan renja CSR dengan Renja Pemerintah Output: Dokumen Pemetaan.
Mengakomodasi penandatanganan MoU atau Perjanjian Kerjasama CSR dengan salah satu perusahaan Output: Dokumen MoU.
-
Jangka Menengah
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala Output: Laporan Monev Hasil.
Menyusun Draft Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan CSR Output: Dokumen Draft Perwal.
-
Jangka Panjang
Melakukan integrasi program CSR dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Output: Perbaikan kebijakan dan perencanaan tahun berikutnya.