OPTIMALISASI KEBIJAKAN LAYANAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA MELALUI PEDOMAN TEKNIS SURAT EDARAN PADA DIREKTORAT IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN
Executive Summary
Aksi perubahan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang keimigrasian, khususnya bagi anak berkewarganegaraan ganda (ABG). Sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan layanan keimigrasian berjalan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saat ini, pelaksanaan layanan anak berkewarganegaraan ganda belum optimal karena belum tersedianya pedoman teknis yang komprehensif, belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem digital Modul Layanan Keimigrasian Indonesia (MOLINA), serta belum adanya standardisasi dokumen antara Kantor Imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Melalui aksi perubahan ini, dirancang inovasi berupa Pedoman Teknis Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi yang berfungsi sebagai acuan operasional bagi seluruh satuan kerja keimigrasian. Aksi ini bertujuan mewujudkan transformasi layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memastikan keseragaman prosedur dan format dokumen bagi anak berkewarganegaraan ganda. Rencana aksi dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu jangka pendek (penyusunan pedoman teknis dan uji coba layanan digital), jangka menengah (sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan), dan jangka panjang (integrasi penuh layanan ABG ke dalam MOLINA serta penyediaan data nasional yang valid). Dengan demikian, aksi perubahan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas pelayanan publik. Secara strategis, implementasi aksi perubahan ini mendukung pelaksanaan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 dan sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terbangunnya sistem layanan keimigrasian yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain itu, ketersediaan data valid mengenai anak berkewarganegaraan ganda akan memperkuat fungsi pengawasan dan penentuan status keimigrasian, sekaligus menjadi fondasi penting dalam pembentukan kebijakan nasional berbasis data di bidang keimigrasian.
Milestone
-
Jangka Pendek
TAHAPAN : Tahap Persiapan OUTPUT : a. Keputusan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi b. • Penyamaan persepsi dan mendaptkan dukungan mentor • Penyamaan persepsi dan mendapatkan dukungan bawahan Draft SK Tim Kerja Tersedianya data aturan terkait layanan ABG dan Faskim TAHAPAN : Tahap Pelaksanaan OUTPUT : a. Edaran Direktur Jenderal Imigrasi terkait Implementasi layanan keimigrasian sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023 b. Terbitnya Konsep Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi
-
Jangka Menengah
TAHAPAN : Tahap lanjutan OUTPUT : a. • Terbitnya Konsep Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi • Tersebarnya informasi melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Imigrasi b. Tersedianya Layanan Keimigrasian bagi ABG di wesite resmi Imigrasi melalui MOLINA c. • Terdapat kanal help desk untuk menampung masalah • Tersedianya Dasboard Monitoring layanan ABG
-
Jangka Panjang
TAHAPAN : Tahap Pengembangan OUTPUT : Keseragaman Sistem baik di kantor imigrasi dan Perwakilan RI