Percepetan Peningkatan Pelayanan Publik melalui Penyusunan Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Executive Summary
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan perangkat kabupaten yang dipimpin oleh sekretaris daerah eselon II.a yang merupakan jabatan tertinggi seorang Aparatur Sipil Negara di tingkat kabupaten/kota. Sebagai tempat kepala daerah berkantor, sekretariat daearah memiliki tugas strategis membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat kabupaten serta pelayanan administratif. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagai unit kerja yang mengoordinir pelaksanaan tugas perangkat kabupaten yang lain, sekretariat daerah memiliki salah satu fungsi dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun layanan publik yang cepat, efektif, efesien dan memenuhi ekspektasi publik Kabupaten Aceh Barat Daya. Salah satu hal terpenting dalam mengukur kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan SKM hanya dapat dilakukan jika suatu unit pelayanan telah memiliki standar pelayanan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2024 pada seluruh instansi pemerintah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menempati urutan ke 19 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh sehingga hal tersebut menjadi catatan agar perbaikan layanan publik segera dilakukan. Dalam mempercepat perbaikan pelayanan, hal pertama yang harus dilakukan Adalah dengan menyusunan standar pelayanan sehingga memberikan kepastian layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Dan hal tersebut harus dimulai dari sekretariat daerah sebagai unit kerja utama di kabupaten. Percepatan penyusunan standar pelayanan ini menjadi momentum yang baik sehingga seluruh unit kerja memiliki standar pelayanan guna mendukung seluruh Upaya perbaikan yang sedang dilakukan saat ini oleh Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya periode 2025 2030.
Milestone
-
Jangka Pendek
-
TAHAPAN: Perencanaan (Tahapan Persiapan Internal) OUTPUT: Persetujuan Mentor dan Coach, Undangan, Notulensi, Daftar hadir, Foto, SK Tim
-
TAHAPAN: Perancangan (Tahapan Persiapan Teknis) OUTPUT: Rencana Kerja Foto Dokumentasi, Rencana Kerja, Daftar Jenis Layanan, Draft Rancangan Standar Pelayanan, Penandatangan Berita Acara Penyusunan SP, Penerimaan Tanggapan dan masukkan dari Stakeholder, Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
-
TAHAPAN: Pelaksanaan (Tahapan Implementasi) OUTPUT: Standar Pelayanan, Pelaksanaan sosialisasi, Undangan, Daftar Hadir, Notulensi, Foto Dokumentasi, SP yang terintegrasi dengan SIPPN
-
-
Jangka Menengah
-
TAHAPAN: Melakukan Evaluasi Penerapan SP OUTPUT: Berita Acara Evaluasi Penerapan SP
-
TAHAPAN: Melakukan Perubahan Perbup Standar Pelayanan OUTPUT: Perbup Tentang Standar Pelayanan
-
TAHAPAN: Penerbitan Instruksi Bupati tentang Percepatan Peningkatan Pelayanan Publik OUTPUT: Instruksi Bupati
-
TAHAPAN: Sosialisasi Standar Pelayanan dan Integrasi dengan SIPPN OUTPUT: Sosialisasi
-
-
Jangka Panjang
TAHAPAN: Melakukan Peninjauan Ulang SP OUTPUT: Berita Acara peninjauan Ulang