Implementasi Sistem Kontrol Digital Akuntabel (SIKONDA) sebagai Penguatan Tata Kelola Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Gunung Sindur


Nama Peserta
BAGUS DWI SISWANDONO, A.Md.IP, SH, MH
Instansi
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Unit Kerja
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDUR
Jabatan
KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Pelatihan
PKA Angkatan II Tahun 2025
Periode Pelatihan
19 Agt 2025 - 17 Des 2025
Flyer Implementasi Sistem Kontrol Digital Akuntabel (SIKONDA) sebagai Penguatan Tata Kelola Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Gunung Sindur
Executive Summary

Sistem Kontrol Digital Akuntabel (SIKONDA) merupakan inovasi pengamanan yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tata kelola keamanan dan ketertiban yang lebih modern di Lapas Narkotika Gunung Sindur. Selama ini, pengamanan masih mengandalkan metode manual yang tidak meninggalkan jejak digital, sehingga bukti kepatuhan sulit diverifikasi, respons terhadap insiden kerap terlambat, dan evaluasi pengamanan tidak memiliki data yang cukup kuat. SIKONDA hadir sebagai solusi terpadu dengan menggabungkan checkpoint menggunakan alat Guard Tour System (GTS) dengan checklist digital, Buku Kejadian Elektronik (BKE) + Notifikasi, pemetaan risiko, monitoring perawatan CCTV/handheld serta pengelolaan barang bukti. Panel Indikator Kinerja Utama Kamtib dalam satu sistem yang akuntabel, real-time, dan siap diaudit. PROJECT LEADER Bagus Dwi Siswandono EXECUTIVE SUMMARY Tujuan utama SIKONDA adalah mewujudkan pengamanan yang proaktif, responsif, dan berbasis bukti akuntabel. Pada tahap awal, SIKONDA difokuskan pada aktivasi kontrol digital, penyusunan SOP inti, aktivasi BKE+Notifikasi, pelatihan petugas, serta monitoring mingguan. Pada tahap menengah, Konsistensi Kontrol Digital (SIKONDA), penyempurnaan Panel IKU, risk map bulanan, dashboard IKU yang lebih stabil, dan mekanisme coaching. Dalam jangka panjang, SIKONDA diharapkan menjadi praktik baku pengamanan Lapas, terintegrasi penuh dengan sistem kinerja, serta direplikasi sebagai model pengamanan modern bagi UPT Pemasyarakatan lainnya. Pengembangan SIKONDA dilandasi mandat regulasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 yang menuntut penyelenggaraan keamanan berbasis bukti digital dan manajemen risiko yang terukur. Selain itu, hasil identifikasi masalah di Lapas menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi dan praktik di lapangan: bukti kepatuhan kontrol harian belum optimal, penindakan insiden belum mengikuti level kejadian, serta rencana pemulihan keamanan yang belum berjalan maksimal. Berbagai akar masalah dari aspek prosedur, SDM, teknologi, dan budaya kerja menegaskan perlunya sebuah sistem pengamanan baru yang komprehensif, terintegrasi, dan mampu mengubah pola kerja petugas menuju budaya data-driven. Implementasi SIKONDA memberikan manfaat signifikan bagi Lapas Narkotika Gunung Sindur maupun bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Secara internal, sistem ini meningkatkan efisiensi kontrol, mempercepat respons insiden, memperkuat jejak audit, serta memastikan seluruh aktivitas pengamanan terdokumentasi dengan bukti digital yang jelas. Secara eksternal, SIKONDA meningkatkan transparansi dan memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum. Bagi Project Leader PKA, SIKONDA menjadi bukti nyata aksi perubahan yang terukur, berdampak, dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan berbasis data. Dengan demikian, SIKONDA tidak hanya menjadi alat digital, tetapi menjadi fondasi transformasi menyeluruh dalam mewujudkan keamanan yang lebih akuntabel, tertib, dan terpercaya di Lapas Narkotika Gunung Sindur.

Milestone
  • Jangka Pendek

    • Fondasi Awal Sistem • Pelaksanaan SIKONDA • Transisi ke Implementasi Penuh • Persiapan Operasional dan Pilot

  • Jangka Menengah

    • Konsistensi kontrol digital dan penyempurnaan Panel IKU • Penguatan Manajemen Risiko dan review SOP • Penguatan Kompetensi dan Operasional SDM • Integrasi Sistem dan Replikasi

  • Jangka Panjang

    • Institusionalisasi Sistem (Menjadi Budaya Kerja Tetap) • Integrasi Lintas Sistem & Harmonisasi Kebijakan • Pengembangan Teknologi & Peningkatan Infrastruktur • Replikasi, Advokasi, dan Penguatan Kapasitas Nasional • Keberlanjutan Kinerja & Mutu Pengamanan