Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Gunungsitoli. Melalui Fungsi Koordinasi Asisten Administrasi Umum


Nama Peserta
Yafet Krismatius Buulolo, S.STP, M.A.B
Instansi
Pemerintah Kota Gunungsitoli
Unit Kerja
Sekretariat Daerah
Jabatan
Asisten Administrasi Umum
Pelatihan
PKN Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2025
Periode Pelatihan
25 Agt 2025 - 21 Nov 2025
Flyer Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Gunungsitoli.                                                           Melalui Fungsi Koordinasi Asisten Administrasi Umum
Video
Executive Summary

Proyek perubahan ini berjudul “Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Gunungsitoli melalui Fungsi Koordinasi Asisten Administrasi Umum”

. Proyek ini dilatarbelakangi oleh isu strategis belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang turut menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal Kota Gunungsitoli dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Sebagai bentuk terobosan, proyek ini menghadirkan inovasi kolaboratif yang mengintegrasikan peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan, pendataan, penagihan, serta pengawasan PBB-P2 melalui pendekatan partisipatif, digital, dan akuntabel. Adapun fokus utama dari proyek perubahan ini meliputi: 1.Penguatan sistem pengelolaan PBB-P2, melalui pemutakhiran data objek pajak, pengembangan layanan digital berbasis geospasial, serta peningkatan efisiensi dan transparansi administrasi pajak. 2.Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, melalui penerapan program “Desa dan Kelurahan Sadar PBB-P2” dengan skema pembinaan, pemberian insentif, reward, dan evaluasi kinerja. 3.Kolaborasi strategis lintas sektor, khususnya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Nias dalam integrasi data Nomor Objek Pajak (NOP) dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB), serta kemitraan dengan perbankan dalam penerapan sistem pembayaran non-tunai (cashless system). Langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan antara lain: Pembentukan Tim Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Desa, melalui Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 100.3.3.3-286 Tahun 2025; Penandatanganan Naskah Komitmen Bersama lintas perangkat daerah, kecamatan, desa, dan kelurahan; Pelaksanaan Aksi Cepat (Quick Win) berupa Home Visit PBB-P2 Premium kepada wajib pajak prioritas; Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Program Sadar PBB-P2 di Kota Gunungsitoli; Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dan BPN Kabupaten Nias dalam rangka integrasi data pertanahan dan perpajakan. Pelaksanaan proyek ini telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak, perbaikan validitas data PBB-P2, serta kenaikan realisasi penerimaan PBB-P2 pada triwulan tiga tahun 2025. Selain itu, proyek ini menjadi model kolaborasi fiskal yang dapat direplikasi pada sektor pajak dan retribusi daerah lainnya, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berdaya saing.

Milestone
  • Jangka Pendek

    1. Pembentuka tim kolaborasi optimalisasi PBB-P2
    2. Penyusunan rencana kerja bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa
    3. Penggalangan komitmen bersama ditandai dengan pelaksanaan quick wins "home visit PBB-P2 Premium"
    4. Inventarisasi dan pemetaan data wajib pajak yang lebih akurat
    5. Penyusunan draft perwal terkait kebijakan program/insentif "desa sadar PBB-P2" meliputi pembinaan, pelayanan mobil keliling, reward dan punishment.
  • Jangka Menengah

    1. Lanjutan pemutakhiran data objek pajak agar lebih akurat dan terintegrasi Output : Pendataan lapangan dan validasi data objek pajak

    2. Penetapan Perwal terkait kebijakan program/insentif "desa sadar PBB-P2" meliputi pembinaan, pelayanan mobil keliling, reward dan punishment. Output : Peraturan walikota

    3. Peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan tentang pengelolaan PBB-P2 dan penghubung dengan wajib pajak Output : Meningkatnya kompetensi perangkat desa/kelurahan dalam pengelolaan PBB-P2

    4. Pembangunan inovasi layanan database, penagihan, pembayaran dan monitoring PBB-P2 yang lebih mudah berbasis digital/cashless Output : Sistem aplikasi pengelolaan PBB-P2

    5. Evaluasi tarif pajak PBB-P2 yang akuntabel Output : Kajian akademis atau rekomendasi atas tarif berjalan

  • Jangka Panjang

    1. Pengembangan inovasi layanan database, penagihan, pembayaran dan monitoring PBB-P2 yang terintegrasi dengan geospasial atau pemetaan berbasis Geodetic Surveying Infrastructure (GSI) Output : Pembangunan sistem aplikasi terintegrasi, uji coba, hingga peluncuran resmi.

    2. Optimalisasi pelaksanaan Perwal tentang insentif pemungutan PBB-P2 Output : Upah pungut PBB-P2

    3. Peningkatan penerimaan PAD dari PBB-P2 sebesar 40% (output dari proyek perubahan) Output : Realisasi PBB-P2

    4. Penyusunan informasi layanan publik tentang PBB-P2 Output : Layanan informasi PBB-2

    5. Monitoring dan evaluasi proyek perubahan Output : Rekomendasi penyempurnaan proyek perubahan