Penguatan Strategis Penyelesaian Permasalahan PPDs di Sulawesi Utara


Nama Peserta
Novly Tenlie Nelson Momongan
Instansi
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Unit Kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara
Jabatan
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Pelatihan
PKN Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2025
Periode Pelatihan
25 Agt 2025 - 21 Nov 2025
Flyer Penguatan Strategis Penyelesaian Permasalahan PPDs di Sulawesi Utara
Video
Executive Summary

Program Penguatan Strategis Penyelesaian Permasalahan PFDs di Sulawesi Utara (PRIMA) dibangun dalam rangka percepatan penyelesaian persoalan Person of Filipino Descent (PFDs) di Sulawesi Utara yang selama ini terhambat akibat kompleksitas hukum, sosial, ekonomi, dan geografis. Akar historis mobilitas tradisional Indonesia–Filipina, perbedaan penerapan asas kewarganegaraan (ius sanguinis) dan rendahnya kepemilikan dokumen identitas menempatkan sebagian PFDs pada situasi undocumented/stateless, sehingga membutuhkan terobosan kebijakan yang terkoordinasi dan humanis. Dampak utama dari masalah ini mencakup keterbatasan akses layanan dasar, kerawanan pelanggaran keimigrasian, serta gangguan stabilitas sosial dan keamanan perbatasan. Tujuan proyek perubahan ini antara lain mewujudkan kepastian Status Hukum bagi subjek PFDs, menurunnya jumlah Undocumented Persons, peningkatan kepatuhan hukum oleh masyarakat, serta menciptakan stabilitas sosial dan keamanan di wilayah perbatasan. Metodologi proyek perubahan “PRIMA” dimulai dengan identifikasi masalah utama sesuai dengan kondisi aktual. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah tahap perencanaan strategis, tahap implementasi, serta tahap monitoring dan evaluasi yang meliputi koordinasi guna membangun sinergi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, membentuk desk penanganan PFDs, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, merancang program Desa Taat Status Keimigrasian (Desa TASKIM), melaksanakan pendataan terhadap subjek PFDs termasuk didalamnya implementasi teknologi digital berupa aplikasi SI TUNA SUPER dan SPEED KING. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui beberapa metode pelatihan, seperti pelatihan komunikasi publik & sosialisasi masyarakat perbatasan, pelatihan penulisan laporan & dokumentasi keimigrasian, serta pelatihan dasar penggunaan aplikasi keimigrasian pagi petugas pendataan. Output dari proyek perubahan “PRIMA” adalah terbentuknya desk atau satuan tugas penanganan Person of Filipino Descent (PFDs), tersedianya SOP pendatan serta data PFDs yang terintregasi antar instansi, penerbitan dokumen resmi berupa izin tinggal khusus bagi PFDs, serta perlindungan hak dasar bagi para subjek PFDs. Ringkasnya, “PRIMA” adalah kerangka aksi multi-level lintas instansi untuk menghadirkan kepastian hukum bagi subjek PFDs sekaligus menguatkan keamanan dan kohesi sosial di perbatasan.

Milestone
  • Jangka Pendek

    PERENCANAAN

    1. Terselenggaranya koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna untuk persiapan pendataan PPDs 16
    2. Terselenggaranya koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk persiapan pendataan PPDs
    3. Terselenggaranya koordinasi dengan Konsulat Jenderal Filipina di Manado untuk proses verifikasi kewarganegaraan PPDs
    4. Terselenggaranya koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait kebijakan izin tinggal bagi PPDs yang terverifikasi sebagai Warga Negara Filipina
    5. Penyusunan SOP terkait pendataan dan penanganan PPDs Gelombang II
    6. Terbentuknya tim pendampingan pendataan PPDs Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung
    7. Terbentuknya tim pendampingan pendataan PPDs Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna
    8. Tersedianya mekanisme dan tahapan penanganan PPDs berdasarkan rekomendasi Desk penyelesaian tingkat pusat
    9. Tersedianya aplikasi SPEED KING untuk pendataan PPDs di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung
    10. Tersedianya aplikasi SI TUNA SUPER untuk pendataan PPDs di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna
    11. Terselenggaranya pendataan PPDs Gelombang I oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung
    12. Terselenggaranya pendataan PPDs Gelombang I oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna
    13. Tersedianya data PPDs Gelombang I di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna
    14. Tersedianya data PPDs Gelombang I di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung
    15. Terselenggaranya penyerahan data PPDs Gelombang I kepada Konsulat Jenderal Filipina di Manado
    16. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terkait pendataan PPDs Gelombang I di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung
    17. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terkait pendataan PPDs Gelombang I di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna
    18. Terselenggaranya monitoring proses verifikasi kewarganegaraan PPDs oleh Konsulat Jenderal Filipina di Manado 19.Tersedianya laporan pelaksanaan pendataan PPDs Gelombang I kepada Direktorat Jenderal Imigrasi
    19. Terselenggaranya pertemuan dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melaporkan hasil pendataan PPDs Gelombang I

    IMPLEMENTASI

    1. Terjalinnya kolaborasi antar instansi dalam penanganan PPDs melalui pembentukan Desk penanganan PPDs tingkat daerah
    2. Terbentuknya Desa Taskim.
    3. Terselenggaranya kegiatan edukasi keimigrasian terkait PPDs di Desa Taskim
    4. Tersedianya rancangan penugasan petugas migrasi di Desa TASKIM dan daerah perbatasan dengan konsep detasering
    5. Tersedianya data hasil verifikasi kewarganegaraan bagi PPDs oleh Konsulat Jenderal Filipina di Manado

    MONITORING dan EVALUASI

    1. Menginisasi Pembentukan Desk Penanganan PPDs Tingkat Daerah sebagai pusat koordinasi lintas instansi (Imigrasi, Dukcapil, Pemda, TNI/Polri, Konjen Filipina);
    2. Menyusun SOP terkait pendataan dan penanganan PPDs Gelombang II
    3. Melakukan sosialisasi masif ke masyarakat perbatasan tentang pentingnya dokumen keimigrasian dan risiko tanpa status hukum
    4. Melaksanakan pendataan awal PPDs Gelombang I melalui aplikasi SI TUNA SUPER dan SPEED KING di desa-desa prioritas
    5. Membentuk program Desa TASKIM Desa Taat Status Keimigrasian beberapa desa strategis untuk membangun kepatuhan sejak akar rumput
    6. Membentuk program detasering petugas imigrasi di pulau perbatasan untuk memberikan layanan keliling dan pengawasan intensif.
  • Jangka Menengah

    -
  • Jangka Panjang

    -