Program Penguatan Strategis Penyelesaian Permasalahan PFDs di Sulawesi Utara (PRIMA) dibangun dalam rangka percepatan penyelesaian persoalan Person of Filipino Descent (PFDs) di Sulawesi Utara yang selama ini terhambat akibat kompleksitas hukum, sosial, ekonomi, dan geografis. Akar historis mobilitas tradisional Indonesia–Filipina, perbedaan penerapan asas kewarganegaraan (ius sanguinis) dan rendahnya kepemilikan dokumen identitas menempatkan sebagian PFDs pada situasi undocumented/stateless, sehingga membutuhkan terobosan kebijakan yang terkoordinasi dan humanis. Dampak utama dari masalah ini mencakup keterbatasan akses layanan dasar, kerawanan pelanggaran keimigrasian, serta gangguan stabilitas sosial dan keamanan perbatasan. Tujuan proyek perubahan ini antara lain mewujudkan kepastian Status Hukum bagi subjek PFDs, menurunnya jumlah Undocumented Persons, peningkatan kepatuhan hukum oleh masyarakat, serta menciptakan stabilitas sosial dan keamanan di wilayah perbatasan. Metodologi proyek perubahan “PRIMA” dimulai dengan identifikasi masalah utama sesuai dengan kondisi aktual. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah tahap perencanaan strategis, tahap implementasi, serta tahap monitoring dan evaluasi yang meliputi koordinasi guna membangun sinergi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, membentuk desk penanganan PFDs, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, merancang program Desa Taat Status Keimigrasian (Desa TASKIM), melaksanakan pendataan terhadap subjek PFDs termasuk didalamnya implementasi teknologi digital berupa aplikasi SI TUNA SUPER dan SPEED KING. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui beberapa metode pelatihan, seperti pelatihan komunikasi publik & sosialisasi masyarakat perbatasan, pelatihan penulisan laporan & dokumentasi keimigrasian, serta pelatihan dasar penggunaan aplikasi keimigrasian pagi petugas pendataan. Output dari proyek perubahan “PRIMA” adalah terbentuknya desk atau satuan tugas penanganan Person of Filipino Descent (PFDs), tersedianya SOP pendatan serta data PFDs yang terintregasi antar instansi, penerbitan dokumen resmi berupa izin tinggal khusus bagi PFDs, serta perlindungan hak dasar bagi para subjek PFDs. Ringkasnya, “PRIMA” adalah kerangka aksi multi-level lintas instansi untuk menghadirkan kepastian hukum bagi subjek PFDs sekaligus menguatkan keamanan dan kohesi sosial di perbatasan.