OPTIMALISASI PERAN PIMPASA DALAM PENYEBARAN INFORMASI KEIMIGRASIAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENERBITAN SMART PIMPASA "SMART PIMPASA"


Nama Peserta
Henki Irawan, A.Md.Im, S.H., M.H
Instansi
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Unit Kerja
UPT Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Direktorat Jenderal Imigrasi Kantor Wilayah Jawa Barat
Jabatan
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPi Sukabumi
Pelatihan
PKN Tingkat II Angkatan XXV Tahun 2026
Periode Pelatihan
14 Jul 2026 - 20 Nov 2026
Flyer OPTIMALISASI PERAN PIMPASA DALAM PENYEBARAN INFORMASI KEIMIGRASIAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENERBITAN SMART PIMPASA "SMART PIMPASA"
Video
Executive Summary

EXECUTIVE SUMMARY Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian, termasuk edukasi kepada masyarakat melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa). Hasil diagnosa menunjukkan dua persoalan utama: tingginya potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah kerja, dan rendahnya literasi keimigrasian masyarakat. Di sisi lain, Pimpasa menghadapi keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah, belum optimalnya sinergi lintas sektor, serta belum adanya pembekalan dan pedoman yang seragam. Melalui analisis USG, SOAR, dan Fishbone, akar masalah dirumuskan sebagai belum optimalnya pembekalan dan ketersediaan pedoman praktis bagi Pimpasa dalam menyebarkan informasi keimigrasian dan mencegah TPPO di tingkat desa. Untuk menjawabnya, dirancang inovasi Smart Pimpasa, yaitu buku saku referensi cepat yang ringkas, mudah dibawa, dan tidak bergantung pada jaringan internet. Isinya meliputi profil dan peran Pimpasa, informasi dasar keimigrasian, materi pencegahan TPPO beserta modusnya, serta tata cara pelaporan dan daftar kontak koordinasi lintas sektor. Proyek Perubahan dilaksanakan dalam tiga tahap: jangka pendek (2 bulan) untuk penyusunan, pencetakan, pembekalan, distribusi, dan launching Smart Pimpasa; jangka menengah (3–12 bulan) untuk monitoring dan evaluasi, pengembangan versi digital (PDF/QR Code), pembentukan forum koordinasi lintas sektor tingkat desa, serta pemutakhiran isi; dan jangka panjang (di atas 12 bulan) untuk replikasi dan pengusulan sebagai pedoman standar pembinaan desa. Pada tahap jangka pendek, Proyek Perubahan menghasilkan SK Tim Efektif, naskah Smart Pimpasa, 20 eksemplar Smart Pimpasa tercetak, pembekalan/bimtek bagi 7 Petugas Pimpasa, dan kesepakatan koordinasi awal dengan 7 desa/instansi terkait. Implementasi dikelola dengan strategi komunikasi berbasis pemetaan stakeholders (Promoters, Latents, Defenders, Apathetics) dan strategi marketing bauran 4P, serta didukung pengembangan kompetensi Tim Efektif dan potensi diri peserta pada aspek integritas, kerja sama, dan mengelola perubahan. Smart Pimpasa diharapkan menjadi pedoman yang seragam bagi seluruh Pimpasa, meningkatkan literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap modus TPPO, memperkuat sinergi lintas sektor sejak tingkat desa, dan menjadi model yang dapat direplikasi oleh kantor imigrasi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Milestone
  • Jangka Pendek

    1. SK Tim Efektif Proyek Perubahan;
    2. Naskah dan materi Smart Pimpasa (informasi keimigrasian, pencegahan TPPO, panduan lapangan, daftar kontak koordinasi);
    3. Smart Pimpasa tercetak yang siap didistribusikan;
    4. Terlaksananya pembekalan/bimbingan teknis penggunaan Smart Pimpasa kepada seluruh Petugas Pimpasa;
    5. Nota kesepahaman/kesepakatan koordinasi awal dengan perangkat desa dan instansi terkait di wilayah kerja.
  • Jangka Menengah

    1. Tersedianya versi digital Smart Pimpasa (PDF/QR Code) sebagai pelengkap buku cetak;
    2. Terbentuknya forum/jejaring koordinasi pencegahan TPPO tingkat desa bersama pemerintah daerah, kecamatan, Polri, Disnaker, dan BP2MI;
    3. Terlaksananya review dan pemutakhiran berkala terhadap isi Smart Pimpasa;
    4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan Smart Pimpasa di lapangan
  • Jangka Panjang

    1. Meningkatnya literasi keimigrasian dan kewaspadaan masyarakat terhadap modus TPPO di seluruh wilayah kerja;
    2. Menurunnya jumlah kasus migrasi nonprosedural dan indikasi TPPO di wilayah kerja Kantor Imigrasi Sukabumi;
    3. Menjadikan Smart Pimpasa sebagai model/rujukan yang dapat direplikasi oleh Kantor Imigrasi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.