IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN TRANSFORMASI TATA KELOLA KOLABORATIF PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MELALUI GERAKAN BERSAMA UNTUK ATAP, LANTAI DAN DINDING (GEMAU-ALADIN) DI KABUPATEN ACEH BARAT


Nama Peserta
Mudassir, ST. MT
Instansi
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Unit Kerja
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Jabatan
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Pelatihan
PKN Tingkat II Angkatan XXV Tahun 2026
Periode Pelatihan
14 Jul 2026 - 20 Nov 2026
Flyer IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN TRANSFORMASI TATA KELOLA KOLABORATIF PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MELALUI GERAKAN BERSAMA UNTUK ATAP, LANTAI DAN DINDING (GEMAU-ALADIN) DI KABUPATEN ACEH BARAT
Video
Executive Summary

Pemenuhan rumah layak huni merupakan bagian
penting dari pelayanan dasar, peningkatan kualitas hidup, serta upaya penanggulangan kemiskinan. Di Kabupaten Aceh Barat, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat teknis dan fiskal, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola. Evaluasi kinerja menunjukkan bahwa pada tahun 2024 target Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni sebesar 84 persen terealisasi sebesar 80 persen. Pada sisi tata kelola, data dan usulan RTLH masih berasal dari berbagai institusi, mekanisme verifikasi belum sepenuhnya seragam, koordinasi lintas sektor belum optimal, dan berbagai sumber pembiayaan di luar APBK belum sepenuhnya tersinkronisasi. Berdasarkan proses diagnosis organisasi melalui identifikasi isu strategis, APKL, USG, pendalaman kesenjangan kinerja dan tata kelola, Fishbone Analysis, serta SWOT, ditetapkan “Peningkatan kualitas rumah layak huni/penanganan RTLH belum optimal” sebagai core problem. Akar sistemiknya terletak pada belum optimalnya tata kelola kolaboratif yang mampu mengikat kebijakan, kelembagaan, data sasaran, pembiayaan, dan pengendalian lintas sektor dalam satu mekanisme kerja bersama. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan Proyek Perubahan GEMAU–ALADIN (Gerakan Bersama untuk Atap, Lantai dan Dinding) sebagai inovasi manajemen dan tata kelola kolaboratif penanganan RTLH. GEMAU–ALADIN bukan pembangunan aplikasi baru, tetapi suatu operating model lintas sektor yang mengubah pola kerja dari pendekatan sektoral dan parsial menjadi proses yang terintegrasi dalam penetapan sasaran, pengambilan keputusan, sinkronisasi pembiayaan, pelaksanaan, serta pengendalian. Terobosan utama GEMAU–ALADIN diwujudkan melalui Model Tata Kelola 6 SATU, yang meliputi Satu Kebijakan, Satu Kriteria, Satu Daftar Sasaran, Satu Forum Keputusan, Satu Rumah–Satu Pembiayaan, dan Satu Mekanisme Pengendalian. Satu Daftar Sasaran diwujudkan melalui proses usulan, verifikasi, validasi sosial, rekonsiliasi, klasifikasi prioritas, dan penetapan sehingga menghasilkan Master Register RTLH sebagai referensi bersama. Sementara itu, prinsip Satu Rumah Satu Pembiayaan memastikan setiap rumah yang memperoleh intervensi memiliki sumber pembiayaan utama dan penanggung jawab yang jelas pada periode yang sama, tanpa harus menyatukan berbagai sumber dana ke dalam satu rekening. Pelaksanaan GEMAU–ALADIN menggunakan prinsip optimalisasi sumber daya yang telah tersedia, bukan menciptakan organisasi besar baru. Dinas Perkim berperan sebagai process owner dan orkestrator, dengan dukungan sumber daya internal serta jejaring eksternal. Stakeholder utama meliputi Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Dinas Perkim, Bapperida, Dinas Sosial, Baitul Mal, DPRK, kecamatan, gampong, kelembagaan lokal, mitra pembiayaan dan masyarakat. Stakeholder strategis dan pendukung mencakup Dinas Perkim Aceh, pengelola keuangan daerah, Bagian Hukum, Inspektorat, Kodim 0105/Aceh Barat, PT Mifa Bersaudara, BUMN/BUMD, Universitas Teuku Umar, BPS, RRI Meulaboh, PWI, Forum Tokoh Peduli Aceh Barat, serta unsur masyarakat lainnya. Secara ekonomis, GEMAU–ALADIN diharapkan menghasilkan efisiensi melalui pengurangan pendataan dan verifikasi berulang, pencegahan duplikasi pembiayaan, peningkatan ketepatan alokasi anggaran, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-APBK. Dengan demikian, nilai strategis proyek tidak hanya terletak pada jumlah rumah yang ditangani, tetapi juga pada peningkatan daya ungkit pembiayaan, ketepatan sasaran, kecepatan keputusan, kepastian penanggung jawab, transparansi, serta keberlanjutan tata kelola. GEMAU–ALADIN pada akhirnya diarahkan untuk membangun perubahan dari penanganan RTLH yang sektoral menjadi gerakan kolaboratif daerah, sehingga sumber daya pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial keagamaan, pemerintah gampong, perguruan tinggi, masyarakat, dan berbagai mitra pembangunan dapat bekerja pada sasaran yang sama, dengan peran, pembiayaan, lokus, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Milestone
  • Jangka Pendek

    seluruh milestone utama telah berhasil direalisasikan secara konkret. Kami telah membentuk dan mengoperasionalkan Tim Kerja Pendataan dan Pengawasan RTLH, mengaktifkan Satgas Penanganan RTLH Lintas Sektor, serta melaksanakan uji coba (pilot project) pada dua wilayah perintis, yakni Kecamatan Bubon (22 usulan awal) dan Kecamatan Kaway XVI (26 usulan awal). Melalui proses verifikasi faktual yang ketat dan forum Financing Clearing House, ditetapkan sebanyak 44 unit rumah terverifikasi di kedua kecamatan pilot yang langsung dipetakan prioritas dan sumber pendanaannya secara presisi: kategori P-1 ditangani melalui rehabilitasi berat bersumber dari APBK, kategori P-2 diarahkan pada peningkatan kualitas melalui skema APBN (BSPS), dan kategori P-3 didukung melalui bantuan material dan renovasi ringan bersumber dari TJSLP/CSR dunia usaha. Keberhasilan tahap ini diperkuat oleh strategi pemasaran perubahan (marketing strategy)—melalui Upward Marketing kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan DPRK; Lateral Marketing antar-OPD; Partnership Marketing kepada Baitul Mal dan dunia usaha seperti PT Mifa Bersaudara; serta Downward Marketing kepada aparatur gampong—yang berhasil menggeser posisi aktor kunci dari kelompok Latents dan Defenders menjadi Promoters aktif

  • Jangka Menengah

    implementasi Model 6 SATU akan direplikasi ke minimal 6 kecamatan dengan penyusunan Master Register 6 kecamatan, operasionalisasi rutin Clearing House, pelibatan sekurang-kurangnya 5 mitra strategis aktif, pemanfaatan minimal 3 jenis sumber pembiayaan non-APBK, serta target realisasi penanganan kolaboratif minimal 300 unit RTLH hingga Agustus 2027

  • Jangka Panjang

    GEMAU–ALADIN akan diperluas secara penuh mencakup seluruh 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, menghasilkan Master Register RTLH tingkat kabupaten yang terintegrasi permanen ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi (Monev) daerah pada tahun 2028.