IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN TRANSFORMASI TATA KELOLA KOLABORATIF PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MELALUI GERAKAN BERSAMA UNTUK ATAP, LANTAI DAN DINDING (GEMAU-ALADIN) DI KABUPATEN ACEH BARAT
Video
Executive Summary
Pemenuhan rumah layak huni merupakan bagian
penting dari pelayanan dasar, peningkatan kualitas
hidup, serta upaya penanggulangan kemiskinan.
Di Kabupaten Aceh Barat, penanganan Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) masih menghadapi tantangan yang
tidak hanya bersifat teknis dan fiskal, tetapi juga
berkaitan dengan tata kelola. Evaluasi kinerja
menunjukkan bahwa pada tahun 2024 target Cakupan
Ketersediaan Rumah Layak Huni sebesar 84 persen
terealisasi sebesar 80 persen. Pada sisi tata kelola,
data dan usulan RTLH masih berasal dari berbagai
institusi, mekanisme verifikasi belum sepenuhnya
seragam, koordinasi lintas sektor belum optimal, dan
berbagai sumber pembiayaan di luar APBK belum
sepenuhnya tersinkronisasi.
Berdasarkan proses diagnosis organisasi melalui
identifikasi isu strategis, APKL, USG, pendalaman
kesenjangan kinerja dan tata kelola, Fishbone Analysis,
serta SWOT, ditetapkan “Peningkatan kualitas rumah
layak huni/penanganan RTLH belum optimal” sebagai
core problem. Akar sistemiknya terletak pada belum
optimalnya tata kelola kolaboratif yang mampu
mengikat kebijakan, kelembagaan, data sasaran,
pembiayaan, dan pengendalian lintas sektor dalam
satu mekanisme kerja bersama.
Untuk menjawab permasalahan tersebut,
dikembangkan Proyek Perubahan GEMAU–ALADIN
(Gerakan Bersama untuk Atap, Lantai dan Dinding)
sebagai inovasi manajemen dan tata kelola kolaboratif
penanganan RTLH. GEMAU–ALADIN bukan
pembangunan aplikasi baru, tetapi suatu operating
model lintas sektor yang mengubah pola kerja dari
pendekatan sektoral dan parsial menjadi proses yang
terintegrasi dalam penetapan sasaran, pengambilan
keputusan, sinkronisasi pembiayaan, pelaksanaan,
serta pengendalian.
Terobosan utama GEMAU–ALADIN diwujudkan melalui
Model Tata Kelola 6 SATU, yang meliputi Satu
Kebijakan, Satu Kriteria, Satu Daftar Sasaran, Satu
Forum Keputusan, Satu Rumah–Satu Pembiayaan, dan
Satu Mekanisme Pengendalian. Satu Daftar Sasaran
diwujudkan melalui proses usulan, verifikasi, validasi
sosial, rekonsiliasi, klasifikasi prioritas, dan penetapan
sehingga menghasilkan Master Register RTLH sebagai
referensi bersama. Sementara itu, prinsip Satu Rumah
Satu Pembiayaan memastikan setiap rumah yang
memperoleh intervensi memiliki sumber pembiayaan
utama dan penanggung jawab yang jelas pada periode
yang sama, tanpa harus menyatukan berbagai sumber
dana ke dalam satu rekening.
Pelaksanaan GEMAU–ALADIN menggunakan prinsip
optimalisasi sumber daya yang telah tersedia, bukan
menciptakan organisasi besar baru. Dinas Perkim
berperan sebagai process owner dan orkestrator,
dengan dukungan sumber daya internal serta jejaring
eksternal. Stakeholder utama meliputi Bupati, Wakil
Bupati, Sekda, Dinas Perkim, Bapperida, Dinas Sosial,
Baitul Mal, DPRK, kecamatan, gampong, kelembagaan
lokal, mitra pembiayaan dan masyarakat. Stakeholder
strategis dan pendukung mencakup Dinas Perkim Aceh,
pengelola keuangan daerah, Bagian Hukum,
Inspektorat, Kodim 0105/Aceh Barat, PT Mifa
Bersaudara, BUMN/BUMD, Universitas Teuku Umar,
BPS, RRI Meulaboh, PWI, Forum Tokoh Peduli Aceh
Barat, serta unsur masyarakat lainnya.
Secara ekonomis, GEMAU–ALADIN diharapkan
menghasilkan efisiensi melalui pengurangan pendataan
dan verifikasi berulang, pencegahan duplikasi
pembiayaan, peningkatan ketepatan alokasi anggaran,
serta optimalisasi sumber pembiayaan non-APBK.
Dengan demikian, nilai strategis proyek tidak hanya
terletak pada jumlah rumah yang ditangani, tetapi juga
pada peningkatan daya ungkit pembiayaan, ketepatan
sasaran, kecepatan keputusan, kepastian penanggung
jawab, transparansi, serta keberlanjutan tata kelola.
GEMAU–ALADIN pada akhirnya diarahkan untuk
membangun perubahan dari penanganan RTLH yang
sektoral menjadi gerakan kolaboratif daerah, sehingga
sumber daya pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial
keagamaan, pemerintah gampong, perguruan tinggi,
masyarakat, dan berbagai mitra pembangunan dapat
bekerja pada sasaran yang sama, dengan peran,
pembiayaan, lokus, dan mekanisme
pertanggungjawaban yang jelas.
Milestone
-
Jangka Pendek
seluruh milestone utama telah berhasil direalisasikan secara konkret. Kami telah membentuk dan mengoperasionalkan Tim Kerja Pendataan dan Pengawasan RTLH, mengaktifkan Satgas Penanganan RTLH Lintas Sektor, serta melaksanakan uji coba (pilot project) pada dua wilayah perintis, yakni Kecamatan Bubon (22 usulan awal) dan Kecamatan Kaway XVI (26 usulan awal). Melalui proses verifikasi faktual yang ketat dan forum Financing Clearing House, ditetapkan sebanyak 44 unit rumah terverifikasi di kedua kecamatan pilot yang langsung dipetakan prioritas dan sumber pendanaannya secara presisi: kategori P-1 ditangani melalui rehabilitasi berat bersumber dari APBK, kategori P-2 diarahkan pada peningkatan kualitas melalui skema APBN (BSPS), dan kategori P-3 didukung melalui bantuan material dan renovasi ringan bersumber dari TJSLP/CSR dunia usaha. Keberhasilan tahap ini diperkuat oleh strategi pemasaran perubahan (marketing strategy)—melalui Upward Marketing kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan DPRK; Lateral Marketing antar-OPD; Partnership Marketing kepada Baitul Mal dan dunia usaha seperti PT Mifa Bersaudara; serta Downward Marketing kepada aparatur gampong—yang berhasil menggeser posisi aktor kunci dari kelompok Latents dan Defenders menjadi Promoters aktif
-
Jangka Menengah
implementasi Model 6 SATU akan direplikasi ke minimal 6 kecamatan dengan penyusunan Master Register 6 kecamatan, operasionalisasi rutin Clearing House, pelibatan sekurang-kurangnya 5 mitra strategis aktif, pemanfaatan minimal 3 jenis sumber pembiayaan non-APBK, serta target realisasi penanganan kolaboratif minimal 300 unit RTLH hingga Agustus 2027
-
Jangka Panjang
GEMAU–ALADIN akan diperluas secara penuh mencakup seluruh 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, menghasilkan Master Register RTLH tingkat kabupaten yang terintegrasi permanen ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi (Monev) daerah pada tahun 2028.