PETA SAKTI (PETA SINERGI ANALISIS KERENTANAN PANGAN UNTUK INTERVENSI) SINERGITAS PEMANFAATAN DATA PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FSVA) DALAM PENENTUAN LOKUS INTERVENSI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH
Video
Executive Summary
EXECUTIVE SUMMARY
Dokumen proyek perubahan ini bertujuan menyelesaikan permasalahan belum optimalnya pemanfaatan data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) sebagai instrumen bersama dalam penentuan lokus intervensi pembangunan lintas Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Metode analisis yang digunakan meliputi Tapisan ASTRID untuk menetapkan isu strategis prioritas, Fishbone Analysis untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah, Analisis SWOT untuk merumuskan strategi penyelesaian, serta Tapisan McNamara untuk memilih alternatif solusi berdasarkan kontribusi, efisiensi biaya, dan kelayakan implementasi. Hasil diagnosis menunjukkan dokumen FSVA masih terjebak sebagai kewajiban pelaporan administratif (administrative compliance). Akar masalahnya adalah tingginya ego sektoral, ketiadaan payung hukum yang mengikat, serta format data yang kompleks sehingga sulit diterjemahkan oleh Perangkat Daerah non-pangan. Strategi terpilih (PETA SAKTI) mengusung dua pilar: Kebijakan Formal, yaitu penerbitan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pemanfaatan Data FSVA, disiapkan oleh Tim Efektif dan Tim PETA SAKTI; serta Kolaborasi Kelembagaan, yaitu pembentukan Tim Lokus FSVA lintas Perangkat Daerah pasca-Perbup terbit untuk menyandingkan data sektoral dan menyepakati lokus intervensi. Melalui pendekatan hemat biaya (low-cost/zero-cost) tanpa aplikasi digital baru, proyek ini diharapkan mewujudkan kepastian hukum, mencegah tumpang tindih program, serta meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran alokasi anggaran pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah.
Milestone
-
Jangka Pendek
Jangka Pendek
- Pembentukan Tim Efektif
a) Identifikasi calon anggota Tim Efektif (Tim Teknis, Administrasi, dan Sosialisasi) b) Rapat pembentukan Tim Efektif c) Penyusunan Surat Keputusan tentang Tim Efektif d) Penandatanganan dan penyerahan Surat Keputusan kepada Tim Efektif
- Pembentukan Tim PETA SAKTI
a) Identifikasi calon anggota Tim PETA SAKTI dari unsur lintas Perangkat Daerah b) Rapat pembentukan Tim PETA SAKTI c) Penyusunan dan penetapan SK Tim PETA SAKTI
- Verifikasi dan Penyusunan Buku Saku FSVA
a) Pengumpulan data FSVA terbaru dari Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan b) Verifikasi dan validasi data FSVA yang telah dikumpulkan c) Perancangan format dan desain Buku Saku Visual dan Infografis FSVA d) Finalisasi Buku Saku Visual dan Infografis FSVA per Kecamatan e) Penyusunan draf SOP Pemutakhiran dan Pendistribusian Buku Saku Visual FSVA
- Penyusunan dan Penetapan Perbup FSVA
a) Audiensi kepada Bupati/Sekretaris Daerah dan Bappeda b) Penyusunan Naskah Urgensi Peraturan Bupati c) Penyusunan draf awal Peraturan Bupati d) Konsultasi dan pembahasan draf bersama Bagian Hukum Setdakab e) Harmonisasi draf Peraturan Bupati bersama Bappeda dan Perangkat Daerah terkait f) Finalisasi draf Peraturan Bupati pascaharmonisasi g) Fasilitasi paraf koordinasi (legal drafting) menuju penetapan h) Penetapan dan pengundangan Peraturan Bupati oleh Bupati Aceh Tengah
-
Jangka Menengah
Jangka Menengah
- Pembentukan Tim Lokus FSVA
a) Identifikasi calon anggota Tim Lokus FSVA dari Perangkat Daerah kunci b) Penyusunan dan penetapan SK Tim Lokus FSVA c) Koordinasi teknis persiapan bersama anggota Tim Lokus FSVA d) Rapat Koordinasi Perdana (uji coba) Tim Lokus FSVA e) Penyusunan dan penetapan Berita Acara Kesepakatan Lokus Prioritas Intervensi
- Monitoring dan Evaluasi
a) Monitoring dan evaluasi hasil uji coba Tim Lokus FSVA b) Sosialisasi resmi Peraturan Bupati dan Buku Saku Visual secara meluas c) Evaluasi penyandingan data FSVA dalam dokumen Renja OPD d) Rapat Tim Lokus FSVA pada siklus perencanaan daerah berikutnya
-
Jangka Panjang
Jangka Panjang
Pengintegrasian Data FSVA
a) Pelembagaan Tim Lokus dalam siklus Musrenbang b) Monitoring dan evaluasi penurunan desa/kecamatan Prioritas 1–3 c) Monitoring dan evaluasi penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem d) Penguatan budaya birokrasi merujuk regulasi dan data bersama