SIAGAPAS (SISTEM KOLABORASI INTER-AGENSI PENANGGULANGAN BENCANA PEMASYARAKATAN)


Nama Peserta
YUSNAIDI, S.H., M.Si.
Instansi
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Unit Kerja
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH
Jabatan
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH
Pelatihan
PKN Tingkat II Angkatan XXV Tahun 2026
Periode Pelatihan
14 Jul 2026 - 20 Nov 2026
Flyer SIAGAPAS (SISTEM KOLABORASI INTER-AGENSI PENANGGULANGAN BENCANA PEMASYARAKATAN)
Video
Executive Summary

EXECUTIVE SUMMARY Proyek perubahan ini berjudul: Sistem Kolaborasi Inter-Agensi Penanggulangan Bencana Pemasyarakatan (SIAGAPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Tujuan dari proyek perubahan ini adalah terciptanya sistem penanggulangan bencana yang kolaboratif, proaktif, terintegrasi, dan terukur, yang mengubah pola penanganan bencana di LPKA Kelas II Banda Aceh dari kondisi pasif, parsial, dan insidental menjadi ekosistem keselamatan yang berbasis kemitraan lintas instansi bersama BPBA, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Polsek Ingin Jaya, yang fokusnya agar:

  1. Tata kelola kesiapsiagaan bencana di LPKA Kelas II Banda Aceh berjalan sesuai harapan, yaitu: a) Terbangunnya kerja sama inter-agensi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta ditetapkannya SOP SIAGAPAS ramah anak yang menggantikan SOP generik, beserta Keputusan Kepala LPKA dan Tim SIAGAPAS sebagai pengampu tetap. b) Capaian IKU Tingkat Kesiapsiagaan Manajemen Bencana Satker meningkat dari 20% menjadi 100%.
  2. Keselamatan jiwa 62 anak binaan dan 72 pegawai terjamin melalui evakuasi yang cepat, terukur, dan ramah anak, didukung sarana darurat, jalur evakuasi, titik kumpul, pos tanggap darurat, serta pelaksanaan simulasi evakuasi terpadu secara berkala.
  3. Kompetensi pegawai dan anak binaan dalam tanggap darurat meningkat melalui bimbingan teknis, pelatihan, coaching, serta pembentukan Duta Siaga Bencana dari anak binaan sebagai pelopor budaya kesiapsiagaan.
  4. Proyek perubahan berjalan berkelanjutan dan dapat direplikasi melalui monitoring dan evaluasi berkala, pengesahan SOP pada tingkat Kantor Wilayah, replikasi pada UPT Pemasyarakatan lainnya, serta integrasi kebutuhan anggaran ke dalam perencanaan tahunan, dengan proyeksi manfaat ekonomi sebesar Rp1,75 miliar per tahun melalui pengurangan potensi kerugian akibat bencana.
Milestone
  • Jangka Pendek

    Tahapan Perencanaan Rencana Strategis (Milestone Jangka Pendek) Rencana tahapan proyek perubahan jangka pendek dibagi ke dalam 3 kelompok kegiatan utama:

    1. Tahap Perencanaan (5 kegiatan): penyusunan naskah akademik kebijakan SIAGAPAS, pemetaan pemangku kepentingan kolaborasi bencana, penyusunan peta dan register risiko proyek, perancangan struktur Tim SIAGAPAS, serta penyusunan draf PKS dan SOP SIAGAPAS.

    2. Tahap Implementasi (10 kegiatan): pengesahan Keputusan Kepala LPKA tentang SIAGAPAS, penandatanganan PKS kolaboratif enam instansi, pembentukan Tim SIAGAPAS satuan tugas, bimbingan teknis tanggap darurat, pelatihan Duta Siaga Bencana anak, penyediaan sarana evakuasi ramah anak, simulasi evakuasi terpadu pertama, integrasi SOP SIAGAPAS ke dalam P2U, penyusunan jalur evakuasi dan titik kumpul, serta pengoperasionalan pos tanggap darurat.

    3. Tahap Monitoring dan Evaluasi (5 kegiatan): pemantauan indikator peringatan dini risiko, evaluasi pelaksanaan simulasi evakuasi, pengukuran capaian IKU kesiapsiagaan bencana, pencatatan efektivitas koordinasi antarinstansi, serta penyusunan rekomendasi perbaikan implementasi kebijakan

  • Jangka Menengah

    Jangka Menengah pada 6 bulan – 1 tahun Tahap jangka menengah (6 bulan–1 tahun) berfokus pada penguatan implementasi dan perluasan cakupan kebijakan melalui simulasi berkala, perluasan kerja sama dengan Basarnas, pengembangan modul, serta penguatan jejaring Duta Siaga.

  • Jangka Panjang

    Jangka Panjang pada 1 tahun – 2 tahun Sementara itu, tahap jangka panjang (1–2 tahun) berfokus pada keberlanjutan, replikasi, dan penguatan regulasi lewat pengesahan SOP tingkat Kanwil, replikasi ke UPT lain, integrasi ke renstra, audit kesiapsiagaan, serta pembentukan pusat pembelajaran tangguh bencana.