SIGAP EMAS: Transformasi Tata Kelola Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Bawaan pada Periode Emas di Lingkungan Pemasyarakatan Wilayah Bali
- Nama Peserta
- NI LUH PUTU ANDIYANI, A.Md.IP., S.H., M.H.
- Instansi
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Unit Kerja
- Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan
- Jabatan
- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan
- Pelatihan
- PKN Tingkat II Angkatan XXV Tahun 2026
- Periode Pelatihan
- 14 Jul 2026 - 20 Nov 2026
Video
Executive Summary
Anak bawaan boleh tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan sampai usia tiga tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Rentang usia ini bertepatan dengan periode emas tumbuh kembang anak. Namun deteksi dini dan stimulasi selama ini, layanan bagi anak bawaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan sudah memenuhi kebutuhan gizi dan pengukuran perkembangan belum pernah dilakukan. Analisis ASTRID menentukan isu utama proyek ini dengan skor tertinggi 92, yaitu belum optimalnya tata kelola pemenuhan hak tumbuh kembang anak bawaan pada periode emas secara terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan. Akar masalahnya dikelompokkan menjadi gap governance, gap capability gap, collaboration gap, dan data and decision-making gap.
Untuk menjawab persoalan tersebut, diusulkan proyek perubahan "SIGAP EMAS: Transformasi Tata Kelola Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Bawaan pada Periode Emas di Lingkungan Pemasyarakatan Wilayah Bali". SIGAP EMAS (Sistem Integrasi Governance dan Stimulasi Tumbuh Kembang Anak Bawaan pada Periode Emas) merupakan standardisasi layanan, collaborative governance, dan penguatan kebijakan. Lapas Perempuan Kerobokan menjadi lokus sekaligus pilot project, dikembangkan bersama Lima SOP, dan ditransformasi Tata Kelola Pemasyarakatan lain di Bali dan diusulkan menjadi kebijakan nasional.
Seluruh milestone jangka pendek sudah tercapai. Tim Efektif dibentuk pada 28 Agustus 2026 dan baseline lima anak bawaan dihimpun pada 1 September 2026. Perjanjian Kerja Sama ditandatangani pada 5 September 2026 bersama Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, dan Bunda PAUD Kabupaten Badung, Program Studi Psikologi FK Universitas Udayana, serta PAUD Duta Anak. Launching dan sosialisasi SOP dilaksanakan pada 9 September 2026, lalu disusun instrumen skrining yang mengadaptasi KPSP Kementerian Kesehatan dan modul bermain. Pelatihan bagi 50 kader ibu warga binaan meningkatkan rata-rata nilai peserta dari 66 menjadi 80. Piloting diikuti tiga anak bawaan, dan kegiatannya berada pada kategori perkembangan sesuai umur. Aplikasi SITEMBANG kini menyatukan data pertumbuhan dan perkembangan anak dalam satu sistem. Evaluasi awal pada 19 Oktober 2026 menunjukkan seluruh indikator SOP tercapai 100 persen.
Pada jangka menengah, SIGAP EMAS sudah disosialisasikan kepada enam UPT Pemasyarakatan di Bali. Masukan dari Rutan Negara dipakai untuk menyempurnakan SITHBANG agar skrining bisa diisi langsung di aplikasi. Tahap berikutnya masih berjalan, yaitu penguatan mekanisme rujukan, penyusunan policy brief berupa draft Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan beserta Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya, serta advokasi kebijakan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Keberlanjutan SIGAP EMAS dijaga melalui tiga pengaman, yaitu pengaman kelembagaan, pengaman kemitraan, dan pengaman sumber daya manusia. Proyek ini mendukung Asta Cita poin keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia. Proyek ini juga menegaskan bahwa anak yang tumbuh di dalam lapas tetap berhak memperoleh perhatian dan perlindungan negara secara nyata.
Milestone
-
Jangka Pendek
- Terbentuknya Tim Efektif
- Tersedianya baseline
- Terbangunnya collaborative governance
- Tersedianya standar layanan
- Tersedianya instrument dan modul
- Meningkatnya kapasitas pelaksana
- Terlaksananya piloting
- Tersedianya digital enabler
- Evaluasi Awal
- Model diperluas (replikasi ke UPT Pemasyarakatan Bali)
- Model dievaluasi
- Model disempurnakan
- Mekanisme rujukan diperkuat
- Policy brief disusun
-
Jangka Menengah
- Model siap direplikasi
- Advokasi kebijakan
-
Jangka Panjang
- Institutionalisasi model
- Replikasi model
- Penguatan digital governance
- Penguatan collaborative governance
- Evaluasi dampak
- Pengembangan berkelanjutan