SIGAP BATAS Sinergi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Sepanjang Perbatasan di Kalimantan Barat
Video
Executive Summary
Perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Sarawak sepanjang sekitar 976,63 km menghadapi kerawanan perlintasan di luar jalur resmi. Teridentifikasi 104 indikasi jalur tidak resmi di Kalimantan Barat, termasuk 25 di Kabupaten Bengkayang. Dalam kurun 2023 samapi dengan 2026, Kantor Imigrasi Singkawang mencatat 10 kejadian pelintasan ilegal di Bengkayang, delapan di antaranya terjadi di Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, yang kemudian ditetapkan sebagai lokasi awal perubahan. Kondisi tersebut menjadi dasar penguatan pengawasan dan penindakan keimigrasian lintas instansi yang terkoordinasi, berbasis informasi dan risiko, dengan pembagian peran serta tindak lanjut yang jelas. Analisis USG menempatkan lemahnya sinergi lintas pemangku kepentingan sebagai permasalahan prioritas dengan skor 15, diikuti keterbatasan sumber daya (14) dan kesenjangan jangkauan pengawasan (13). Informasi lapangan masih tersebar, alur komunikasi belum seragam, dan koordinasi bergantung pada prakarsa masing-masing instansi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, SIGAP BATAS membentuk Forum Koordinasi dan Pedoman kerja lintas sektor yang mengatur narahubung, pertukaran dan verifikasi informasi, eskalasi laporan, serta pencatatan tindak lanjut. Pemetaan jalur tidak resmi dan risiko digunakan sebagai dasar penentuan prioritas pengawasan. Pengaturan ini menyelaraskan kewenangan yang telah ada, tanpa membentuk kewenangan baru. Pelaksanaan pada September–Oktober 2026 diawali dengan pembentukan Tim Efektif pada 21 September 2026, pemetaan pemangku kepentingan, serta koordinasi dengan BNPP/PLBN, TNI, Polri, Bea Cukai, Karantina, dan pemerintah desa. Kegiatan tersebut disertai internalisasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pedoman SIGAP BATAS ditandatangani Kepala Kantor Wilayah pada 1 Oktober 2026, sedangkan keputusan pembentukan Forum ditetapkan pada 22 Oktober 2026, dengan dukungan kegiatan pemetaan kerawanan dan diseminasi. Capaian tahap awal mencakup terbentuknya Tim Efektif beserta pembagian kerja, tersusunnya peta pemangku kepentingan dan kerawanan, terlaksananya koordinasi lintas instansi, serta ditetapkannya Pedoman dan Forum SIGAP BATAS. Perangkat kelembagaan dan operasional tersebut menjadi dasar pertukaran informasi, deteksi dini, dan respons yang lebih terarah. Namun, besaran dampak operasional belum dapat dipastikan karena belum tersedia pembandingan kinerja sebelum dan sesudah implementasi. Karena itu, tahap berikutnya diarahkan untuk menguji efektivitas penerapan rutin, memperluas penerapan, dan menyiapkan pelembagaan. Dengan demikian, SIGAP BATAS mengarahkan pola kerja yang sebelumnya terpisah menuju koordinasi berbasis informasi dan risiko. Keberhasilan tahap awal ditandai oleh tersedianya landasan kelembagaan dan operasional, sedangkan efektivitasnya masih perlu dibuktikan melalui pelaksanaan di lapangan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur kecepatan respons, kelengkapan informasi, penyelesaian laporan, dan hambatan koordinasi, sebagai dasar perluasan ke wilayah lain serta usulan pelembagaan pada tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi.
Milestone
-
Jangka Pendek
Pembentukan Tim Efektif, Penyusunan Pedoman dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Sigap Batas, Pembentukan Forum Sigap Batas, Pemantauan Perbatasan.
-
Jangka Menengah
Replikasi Proyek Perubahan di sepanjang Perbatasan Darat wilayah Kalimantan Barat
-
Jangka Panjang
Replikasi Proyek Perubahan SIGAP BATAS secara nasional seluruh perbatasan darat