Sistem Informasi Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah (SIpatuh)


Nama Peserta
Mirtha Naufan Tanoga, S.STP, M.Tr.IP,
Instansi
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
Unit Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Jabatan
Kepala BIdang Anggaran
Pelatihan
PKA Angkatan II Tahun 2026
Periode Pelatihan
08 Jul 2026 - 13 Nov 2026
Flyer Sistem Informasi Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah (SIpatuh)
Video
Executive Summary

SIpatuh merupakan aksi perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan dan kepatuhan pajak daerah melalui digitalisasi administrasi serta kolaborasi lintas stakeholder. Inovasi ini dilatarbelakangi belum optimalnya kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak, proses administrasi pengawasan yang masih manual, serta belum terintegrasinya informasi penerbitan, pendistribusian, dan tindak lanjut surat teguran. Berdasarkan data sementara dalam rancangan aksi perubahan, dari 505 wajib pajak, sebanyak 71 wajib pajak atau sekitar 14% telah melakukan pembayaran dan pelaporan, sedangkan 434 wajib pajak atau sekitar 86% belum memenuhi kewajibannya.

Menjawab permasalahan tersebut, SIpatuh dikembangkan untuk mendukung pengelolaan database wajib pajak, pemantauan jatuh tempo, administrasi surat teguran, monitoring pendistribusian, serta penyediaan informasi tindak lanjut penagihan. Ketersediaan data yang terstruktur diharapkan memperkuat pengawasan sekaligus menjadi masukan bagi perencanaan dan penganggaran pendapatan daerah. Kolaborasi dengan PT Pos Indonesia diarahkan untuk meningkatkan efektivitas distribusi surat teguran, mengurangi ketergantungan pada petugas internal, serta menyediakan bukti penyampaian yang dapat ditelusuri.

Pelaksanaan aksi perubahan menerapkan kepemimpinan transformasional, kolaboratif, dan adaptif. Action Leader menggerakkan tim melalui penyamaan tujuan, pembagian tugas, komunikasi intensif, serta koordinasi dengan bidang terkait di BPKK, Diskominfo, tim teknis/programmer, dan PT Pos Indonesia. Penguatan budaya kerja dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan awal agar aparatur mampu menyesuaikan proses kerja dengan penggunaan sistem digital.

Capaian implementasi yang dilaporkan meliputi pembentukan tim kerja efektif, penyusunan rencana kerja dan kebutuhan sistem, pengembangan prototipe serta aplikasi, uji coba dan evaluasi, sosialisasi kepada petugas internal, serta penguatan kerja sama pendistribusian surat teguran. Capaian tersebut membentuk fondasi kelembagaan, teknis, dan kolaborasi bagi penerapan SIpatuh. Adapun peluncuran aplikasi masih menjadi agenda lanjutan. Peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak merupakan hasil yang diharapkan dan perlu dibuktikan melalui pemantauan serta evaluasi secara berkala.

Keberlanjutan SIpatuh diarahkan melalui penetapan kebijakan penggunaan aplikasi beserta Standar Operasional Prosedur, penyempurnaan fitur, perluasan penerapan pada objek dan jenis pajak daerah, peningkatan kompetensi petugas, serta penyediaan statistik pengawasan dan penagihan secara periodik. Dukungan pimpinan dan komitmen stakeholder menjadi faktor penting untuk memastikan sistem terus dimanfaatkan setelah masa pelatihan berakhir.

Melalui SIpatuh, BPKK Aceh Tengah membangun pengawasan pajak daerah yang lebih tertib, terintegrasi, terdokumentasi, dan akuntabel. Transformasi ini diharapkan meningkatkan efektivitas kerja aparatur, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, serta mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

Milestone
  • Jangka Pendek

    Milestone jangka pendek SIpatuh direncanakan melalui tiga tahapan berikut:

    • Persiapan Internal Meliputi koordinasi dan konsultasi dengan PT Pos Indonesia serta pembentukan tim kerja efektif melalui rapat, penyusunan, dan penandatanganan SK Tim.
    • Persiapan Teknis Meliputi rapat awal internal, pembagian tugas tim, konsultasi dengan Tim IT, inventarisasi kebutuhan, pembangunan aplikasi bersama programmer, pendataan alamat wajib pajak, pelatihan awal, tindak lanjut kerja sama dengan PT Pos Indonesia, serta sosialisasi.
    • Pelaksanaan Implementasi Meliputi uji coba dan evaluasi sistem digital, rencana peluncuran aplikasi SIpatuh, sosialisasi klasikal kepada petugas internal, penerapan sistem digital, serta komunikasi dengan PT Pos Indonesia untuk mendukung pendistribusian surat teguran.
  • Jangka Menengah

    Milestone jangka menengah diarahkan untuk memperkuat dasar kebijakan penggunaan aplikasi SIpatuh melalui dua kegiatan berikut:

    • Penyusunan Draf Keputusan dan SOP. Menyusun draf Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah tentang penggunaan aplikasi SIpatuh beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan administrasi pengawasan dan kepatuhan pajak daerah.
    • Penandatanganan Keputusan Kepala BPKK. Melaksanakan penandatanganan Keputusan Kepala BPKK sebagai dasar formal penerapan aplikasi SIpatuh dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pajak daerah.
  • Jangka Panjang

    Milestone jangka panjang difokuskan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIpatuh untuk memastikan aplikasi dimanfaatkan secara konsisten dan berkelanjutan dalam mendukung pengawasan serta kepatuhan pajak daerah.

    Kegiatan ini mencakup pemantauan penggunaan aplikasi, identifikasi kendala, serta evaluasi pelaksanaan sebagai dasar perbaikan sistem dan mekanisme kerja. Output yang dihasilkan berupa laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIpatuh, yang menjadi bahan tindak lanjut bagi peningkatan kualitas pengawasan pajak daerah.