Membangun Tata Kelola Layanan Informasi Keimigrasian Terpadu melalui SIPATUH (Sistem Panduan Terpadu dan Humanis) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang


Nama Peserta
Dian Kartadilaga, S.H.
Instansi
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Unit Kerja
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang
Jabatan
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
Pelatihan
PKA Angkatan II Tahun 2026
Periode Pelatihan
08 Jul 2026 - 13 Nov 2026
Flyer Membangun Tata Kelola Layanan Informasi Keimigrasian Terpadu melalui SIPATUH (Sistem Panduan Terpadu dan Humanis) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang
Video
Executive Summary

Laporan Implementasi aksi perubahan ini disusun sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2026 oleh Dian Kartadilaga, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Aksi perubahan berjudul “Membangun Tata Kelola Layanan Informasi Keimigrasian Terpadu melalui SIPATUH (Sistem Panduan Terpadu dan Humanis) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang” berangkat dari tingginya volume pertanyaan berulang dan belum terintegrasinya kanal informasi publik yang ada. Sebelum adanya inovasi, penyampaian informasi masih berjalan tanpa SOP baku, bertumpu pada jawaban manual petugas, dan belum memiliki satu pusat rujukan terstandar. Kondisi ini menuntut tersedianya tata kelola informasi yang baku, seragam, dan mudah diakses secara mandiri oleh masyarakat luas di seluruh wilayah kerja. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang membawahi wilayah kerja mencakup 4 kota dan 7 kabupaten di Sumatera Barat. Fokus aksi perubahan ini adalah penataan tata kelola informasi layanan keimigrasian melalui pembentukan instrumen terpadu berbasis digital. Produk utama dari aksi perubahan ini adalah platform web SIPATUH yang menyajikan panduan informasi keimigrasian lengkap dan terstruktur. Web SIPATUH ini diintegrasikan secara langsung pada profil dan setiap postingan resmi Instagram kantor, mengubah peran linimasa media sosial dari sekadar sarana siaran (broadcast) menjadi pintu gerbang penelusuran mandiri (retrieval) bagi publik. Selain itu, akses web ini diperluas secara fisik melalui penempatan kode QR di titik-titik distribusi strategis, seperti Kantor Wali Nagari melalui program Imigrasi Masuak Nagari (IMAN), Disdukcapil, dan Mal Pelayanan Publik. Aksi perubahan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan transformasi pelayanan informasi publik keimigrasian yang terstruktur, konsisten, dan humanis. Penerapan sistem ini telah terbukti menurunkan proporsi pertanyaan berulang harian sebesar 43,7% serta mencatatkan 525 interaksi penelusuran mandiri oleh masyarakat dalam masa uji coba. Dalam jangka panjang, SIPATUH ditujukan untuk melembagakan tata kelola informasi dalam standar pelayanan organisasi, memperluas jejaring distribusi informasi ke seluruh penjuru daerah tanpa ketergantungan pada sosialisasi tatap muka berulang, dan menjadi model praktik baik (best practice) bagi unit pelaksana teknis keimigrasian lainnya.

Milestone
  • Jangka Pendek

    1. Terlaksananya konsultasi dan penyamaan persepsi dengan Mentor serta terbentuknya Tim Efektif SIPATUH melalui Surat Keputusan Kepala Kantor;
    2. Tersusunnya data dasar (baseline) kebutuhan informasi masyarakat, meliputi jenis pertanyaan yang paling sering diterima, proporsi pertanyaan berulang, dan kanal asal pertanyaan;
    3. Tersusunnya arsitektur informasi layanan keimigrasian yang memuat klasifikasi, hierarki, dan penetapan penanggung jawab tiap kelompok informasi;
    4. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur pengelolaan informasi layanan yang mengatur penghimpunan, validasi, standardisasi, penyajian, pemutakhiran, dan evaluasi konten;
    5. Terstandardisasi dan tervalidasinya materi informasi layanan keimigrasian oleh seksi teknis terkait;
    6. Terbangunnya SIPATUH sebagai sumber rujukan informasi layanan yang terstruktur dan dapat ditelusuri secara mandiri;
    7. Terintegrasinya SIPATUH dengan kanal layanan yang telah tersedia, yaitu laman resmi, media sosial, WhatsApp, dan customer care counter;
    8. Terlaksananya uji coba internal dan penyempurnaan SIPATUH oleh petugas layanan informasi;
    9. Terlaksananya engagement pemangku kepentingan serta penetapan titik distribusi (distribution point) awal SIPATUH;
    10. Terintegrasinya pengenalan SIPATUH ke dalam pelaksanaan program IMAN (Imigrasi Masuak Nagari) yang telah berjalan;
      
    11. Tersusunnya Register Titik Distribusi SIPATUH sebagai basis data pemantauan jangkauan informasi;
      
    12. Terlaksananya sosialisasi dan peluncuran SIPATUH serta terbitnya Surat Keputusan penetapan SIPATUH sebagai rujukan resmi layanan informasi;
      
    13. Terlaksananya monitoring dan evaluasi tahap awal atas penerapan tata kelola dan pemanfaatan SIPATUH.
      
  • Jangka Menengah

    1. Diterapkannya SOP pengelolaan informasi secara konsisten oleh seluruh unsur pelaksana, disertai pemutakhiran konten sesuai jadwal yang ditetapkan;
    2. Digunakannya SIPATUH sebagai satu rujukan informasi oleh seluruh petugas pemberi layanan informasi pada setiap kanal;
    3. Bertambahnya jumlah titik distribusi SIPATUH pada Kantor Wali Nagari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Mal Pelayanan Publik, dan Unit Layanan Paspor di wilayah kerja;
    4. Terintegrasinya pengenalan dan penempatan akses SIPATUH pada setiap pelaksanaan program IMAN;
    5. Menurunnya proporsi pertanyaan berulang yang dijawab secara manual dibandingkan data dasar yang telah dikumpulkan pada jangka pendek;
    6. Terlaksananya evaluasi berkala atas pemanfaatan SIPATUH dan mutu konten sebagai dasar penyempurnaan.
  • Jangka Panjang

    1. Melembaganya tata kelola layanan informasi keimigrasian melalui pencantuman dalam standar pelayanan dan dokumen perencanaan organisasi;
    2. Terwujudnya SIPATUH sebagai rujukan resmi layanan informasi yang berkelanjutan, adaptif, dan terintegrasi dengan seluruh kanal layanan;
    3. Terbentuknya jejaring distribusi informasi keimigrasian yang mencakup seluruh kabupaten dan kota pada wilayah kerja;
    4. Berkurangnya ketergantungan penyebarluasan informasi pada kegiatan sosialisasi tatap muka yang berulang;
    5. Meningkatnya mutu dan kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi keimigrasian;
    6. Tersedianya dokumen praktik baik tata kelola layanan informasi yang dapat direplikasi oleh unit pelaksana teknis lain.