SI PALING JABAR (SISTIM PELAPORAN ORANG ASING JAWA BARAT) DI KANTOR WILAYAH DITJEN IMGIRASI JAWA BARAT
Video
Executive Summary
EXECUTIVE SUMMARY
AKSI PERUBAHAN SI-PALING JABAR
Sistem Pelaporan Pelanggaran Orang Asing Jawa Barat
Aksi Perubahan SI-PALING JABAR (Sistem Pelaporan Pelanggaran Orang Asing Jawa Barat) merupakan inovasi strategis pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat dalam rangka mengoptimalkan pengawasan orang asing melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kolaborasi antarinstansi.
Inovasi ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran keimigrasian yang sebelumnya masih menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti WhatsApp, media sosial, dan penyampaian secara langsung. Kondisi tersebut mengakibatkan informasi laporan belum terhimpun secara terpusat, mekanisme pelaporan belum seragam, serta pemantauan tindak lanjut belum terdokumentasi secara sistematis. Urgensi pengembangan inovasi ini semakin diperkuat dengan data sebanyak 1.017 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap orang asing pada sembilan satuan kerja Imigrasi di Jawa Barat hingga Agustus 2026.
Sebagai solusi, dikembangkan SI-PALING JABAR sebagai kanal pelaporan digital yang memudahkan masyarakat dan stakeholder dalam menyampaikan informasi dugaan pelanggaran keimigrasian oleh orang asing. Pelaksanaannya meliputi pembentukan tim efektif, pengembangan prototype, penyusunan SOP dan alur pelaporan, uji coba serta penyempurnaan fitur, pembuatan media sosialisasi, dan diseminasi kepada stakeholder.
Capaian utama aksi perubahan ini meliputi tersedianya prototype SI-PALING JABAR, tersusunnya draft SOP dan flowchart pelaporan, matriks tahapan dan penanggung jawab, format data laporan, serta kategori status tindak lanjut. Sosialisasi juga telah dilaksanakan kepada Polsek Batununggal, Kecamatan Batununggal, Ideas Hotel, PT Indonesia Bakery Family, serta seluruh Kantor Imigrasi di wilayah Jawa Barat.
Implementasi ini memberikan manfaat berupa tersedianya mekanisme pelaporan yang lebih terstruktur, meningkatnya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi, serta terbentuknya fondasi digitalisasi pengawasan orang asing. Bagi masyarakat dan stakeholder, SI-PALING JABAR menghadirkan kemudahan akses pelaporan sekaligus membuka ruang partisipasi aktif dalam mendukung pengawasan keimigrasian.
Keberlanjutan inovasi diarahkan pada perluasan penggunaan sistem, pembangunan database dan monitoring laporan secara digital, peningkatan kecepatan verifikasi dan tindak lanjut, serta pengembangan statistik pengawasan. Dalam jangka panjang, SI-PALING JABAR diharapkan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan orang asing yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis risiko.
Dengan dukungan pimpinan, komitmen tim, dan sinergi seluruh stakeholder, SI-PALING JABAR diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pengawasan keimigrasian yang lebih efektif, responsif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat.”
Milestone
-
Jangka Pendek
- Rapat Mekanisme SI PALING JABAR & Terbentuknya Tim Efektif
- Tersusunnya SOP / Alur Pelaporan
- Terbangunnya Prototype / Sistim Awal & Dilaksanakannya Uji Coba
- Pembuatan Video Tutorial Penggunaan SI PALING JABAR
- Sosialisasi Kepada Stakeholder Awal
Milestone Jangka Menengah yang telah dilaksanakan :
- Tersedianya database laporan yang semakin lengkap
- Tersedianya mekanisme monitoring berbasis sitem
- Meningkatnya jumlah Stakeholder Awal
-
Jangka Menengah
Milestone Jangka Menengah yang telah dilaksanakan :
- Tersedianya database laporan yang semakin lengkap
- Tersedianya mekanisme monitoring berbasis sitem
- Meningkatnya jumlah Stakeholder Awal
Milestone Jangka Menengah :
- Sistem digunakan secara lebih luas
Milestone Jangka Menengah tambahan :
- Dimasukkan ke dalam Playstore dan App Store
- Masukknya SI PALING JABAR pada aplikasi APGAKUM
- Monev Rutin Keberlanjutan Impelentasi
-
Jangka Panjang
- SI PALING JABAR menjadi mekanisme pelaporan yang berkelanjutan
- Sistim dapat di replikasi pada wilayah kerja lainnya
- Data laporan menjadi dasar pengawasan berbasis risiko