SI DINDA (SISTEM DIGITAL ADMINISTRASI DISPENSASI NIKAH)


Nama Peserta
Yeni Triana Wahyuni, S.E.
Instansi
Pemerintah Kabupaten Langkat
Unit Kerja
Kecamatan Selesai
Jabatan
Sekretaris Camat
Pelatihan
PKA Angkatan I Tahun 2026
Periode Pelatihan
01 Jul 2026 - 05 Nov 2026
Flyer SI DINDA (SISTEM DIGITAL ADMINISTRASI DISPENSASI NIKAH)
Executive Summary
  1. Latar Belakang dan Isu Utama Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan administratif dituntut memberikan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kecamatan Selesai (luas 167,73 km², 13 desa dan 1 kelurahan, 76.907 jiwa) melayani penerbitan surat dispensasi nikah bagi calon pengantin yang mendaftarkan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja, sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 3 ayat (2) dan (3). Dalam praktiknya, layanan ini terhambat oleh birokrasi berjenjang dari desa/kelurahan ke kecamatan, berkas fisik yang sering dikembalikan karena tidak lengkap, jarak tempuh yang jauh, serta koordinasi manual dengan KUA, Puskesmas, dan PPKB & PPA. Melalui tapisan isu ASTRID, isu prioritas yang ditetapkan adalah "Belum optimal dan berbelitnya proses pelayanan Surat Dispensasi Nikah" dengan nilai tertinggi 90. Analisis Fishbone menunjukkan empat penyebab utama: (1) metode, yaitu SOP konvensional dan berjenjang; (2) sistem/teknologi, yaitu belum ada platform pra-verifikasi berkas secara digital; (3) SDM, yaitu rendahnya pemahaman persyaratan dan adaptasi digital perangkat desa; dan (4) lingkungan/kolaborasi, yaitu belum terintegrasinya data dan koordinasi satu pintu dengan KUA. Jika dibiarkan, masalah ini berisiko menurunkan Indeks Kepuasan Masyarakat, membuka ruang maladministrasi dan pungutan liar, serta meningkatkan risiko pernikahan tidak tercatat.
  2. Solusi: Inovasi SI DINDA SI DINDA (Sistem Digital Administrasi Dispensasi Nikah) adalah inovasi pelayanan yang mengubah proses dispensasi nikah dari manual-berjenjang menjadi digital. Perangkat desa/kelurahan mengunggah berkas persyaratan warga ke sistem, berkas diverifikasi secara digital oleh kecamatan, dan surat dispensasi dapat diunduh langsung melalui akun desa/kelurahan. Aplikasi dapat diakses di sidinda.langkatkab.go.id. Strategi ini dipilih melalui analisis yang bertahap: • SWOT: posisi strategis berada di Kuadran I (Agresif) dengan koordinat internal +0,95 dan eksternal +0,93, sehingga strategi yang direkomendasikan adalah strategi SO, yaitu memanfaatkan dukungan pimpinan, struktur PATEN, jejaring KUA/desa, dan teknologi yang sudah familier. • McNamara: alternatif terpilih adalah penyederhanaan SOP disertai pra-verifikasi digital, notifikasi WhatsApp, dan dashboard sederhana, dengan nilai tertinggi 4,85, dibandingkan layanan satu pintu manual (3,85) dan pembangunan aplikasi khusus baru (3,50). Inti strategi terdiri atas empat tindakan: penyederhanaan SOP, pra-verifikasi berkas digital, notifikasi status melalui WhatsApp, dan dashboard monitoring, didukung bimtek operator desa, pembagian peran yang jelas, perlindungan data, serta jalur layanan cadangan.
  3. Tahapan Pelaksanaan Tahap Kegiatan Utama Waktu Jangka Pendek Membangun fondasi Komitmen dengan Mentor, pembentukan Tim Efektif, penyusunan SOP dan SK inovasi, pembangunan platform SI DINDA, sosialisasi operator desa, uji coba, monitoring dan evaluasi September – Oktober 2026 Jangka Menengah Penguatan implementasi Sosialisasi ke seluruh desa, implementasi penuh, penandatanganan PKS/MoU integrasi data dengan KUA November 2026 – Februari 2027 Jangka Panjang Regulasi dan replikasi Usulan Peraturan Bupati, integrasi database Disdukcapil (API), replikasi ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Langkat Maret 2027 – 2028
  4. Capaian Kinerja Pada tahap jangka pendek, SI DINDA telah diimplementasikan dan didukung oleh website, flyer, sosialisasi, serta instrumen dan alur pelayanan. Tim Efektif dibentuk melalui rapat 7 September 2026. Perbandingan kondisi awal dan realisasi adalah sebagai berikut: No Indikator Kondisi Awal Target Realisasi Keterangan 1 Jumlah kunjungan pemohon 12 kali per bulan Maks. 11 kali per bulan 1 kali per bulan Tercapai; turun ±91,7% 2 Waktu penyelesaian pelayanan 2 hari Maks. 1 hari 1 hari Tercapai 3 Kelengkapan dokumen 5% dokumen tidak lengkap 0% tidak lengkap 100% lengkap Tercapai 4 Dokumentasi data pelayanan Tercatat 100% Dipertahankan 100% – Perlu diverifikasi 5 Pemantauan status pelayanan Manual Digital – Perlu dibuktikan melalui catatan sistem 6 Rekapitulasi data pelayanan Manual Google Spreadsheet – Perlu diverifikasi Tiga indikator utama tercapai: kunjungan pemohon turun dari 12 menjadi 1 kali per bulan (±91,7%), waktu penyelesaian 1 hari, dan kelengkapan dokumen 100%. Tiga indikator lainnya (dokumentasi data, pemantauan status digital, dan rekapitulasi) masih perlu diverifikasi melalui catatan sistem.
  5. Manfaat • Bagi pemohon: informasi persyaratan mudah diakses melalui website dan flyer, tidak perlu bolak-balik, dan ada kepastian waktu layanan. • Bagi petugas: instrumen dan alur pelayanan menjadi acuan sehingga pemeriksaan dokumen lebih tertib dan seragam. • Bagi organisasi: pelayanan lebih cepat, terdokumentasi, dan terukur; mendukung SPBE dan PATEN serta meminimalkan potensi pungutan liar. • Bagi tata kelola: koordinasi antara Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, KUA, Puskesmas, dan PPKB & PPA menjadi lebih terarah.
  6. Kepemimpinan dan Kolaborasi Project Leader menerapkan kepemimpinan transformasional (mata pelatihan pilihan) melalui penyampaian visi perubahan, keteladanan, motivasi tim, stimulasi pemanfaatan teknologi, dan perhatian pada kebutuhan pemohon. Pemetaan stakeholder menempatkan Camat, Sekretaris Camat, Kasi Trantib, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, serta staf pelaksana sebagai Promoters; sementara KUA, Disdukcapil, Puskesmas, PPKB & PPA, kepala desa/lurah, dan operator desa didekati melalui koordinasi dan advokasi persuasif.
  7. Keberlanjutan dan Rekomendasi Keberlanjutan SI DINDA bertumpu pada konsistensi penggunaan, pemutakhiran informasi, pencatatan indikator secara konsisten, pembagian tanggung jawab, evaluasi berkala, dan perlindungan data pribadi sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022. Rekomendasi tindak lanjut:
  8. Menyelesaikan target jangka menengah: sosialisasi ke seluruh desa, implementasi penuh, dan PKS integrasi data dengan KUA.
  9. Mengusulkan Peraturan Bupati sebagai dasar adopsi dan replikasi SI DINDA ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Langkat.
  10. Melengkapi bukti verifikasi untuk indikator dokumentasi data, pemantauan status digital, dan rekapitulasi.
  11. Memperkuat keamanan sistem (hak akses, pencadangan, pemulihan data) dan meningkatkan kompetensi digital operator desa.
  12. Kesimpulan SI DINDA telah berhasil diimplementasikan sebagai inovasi pelayanan administrasi dispensasi nikah berbasis digital di Kecamatan Selesai. Hasil awal menunjukkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan pasti: kunjungan pemohon berkurang drastis, surat selesai dalam 1 hari, dan seluruh dokumen lengkap. Keberhasilan ini perlu dipertahankan melalui komitmen pimpinan, kolaborasi lintas stakeholder, dan evaluasi berkala agar SI DINDA menjadi budaya kerja digital serta model yang dapat direplikasi di tingkat kabupaten.
Milestone
  • Jangka Pendek

    Komitmen dengan Mentor, pembentukan Tim Efektif, penyusunan SOP dan SK inovasi, pembangunan platform SI DINDA, sosialisasi operator desa, uji coba, monitoring dan evaluasi

  • Jangka Menengah

    Sosialisasi ke seluruh desa, implementasi penuh, penandatanganan PKS/MoU integrasi data dengan KUA

  • Jangka Panjang

    Usulan Peraturan Bupati, integrasi database Disdukcapil (API), replikasi ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Langkat