Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah melalui Aplikasi GEO-ATLAS (Geospatial Aceh Tengah All Tax Integrated System) di Kabupaten Aceh Tengah.


Nama Peserta
Anhar, S.IP., M.H.
Instansi
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
Unit Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Jabatan
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Pelatihan
PKA Angkatan I Tahun 2026
Periode Pelatihan
01 Jul 2026 - 05 Nov 2026
Flyer Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah melalui Aplikasi GEO-ATLAS (Geospatial Aceh Tengah All Tax Integrated System) di Kabupaten Aceh Tengah.
Video
Executive Summary

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah melalui Aplikasi GEO-ATLAS (Geospatial Aceh Tengah All Tax Integrated System) di Kabupaten Aceh Tengah.

Introduction

Aksi Perubahan Kinerja Organisasi melalui pengembangan Aplikasi GEO-ATLAS merupakan inovasi strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah dalam mentransformasi tata kelola perpajakan daerah menuju sistem digital terintegrasi berbasis geospasial. Inovasi yang digagas oleh Anhar, S.IP., M.H., Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah, sebagai aksi perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026, bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan akurasi basis data, penggalian potensi pajak, penguatan kepatuhan, serta pengawasan yang efektif guna mendukung kemandirian fiskal daerah.

Rationale For Innovation

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah menghadapi kendala permasalahan pada belum optimalnya penerimaan pajak daerah karena kebocoran potensi pajak daerah, belum terintegrasinya basis data perpajakan, ribuan objek pajak anomali, keterbatasan verifikasi geospasial, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Hasil analisis ASTRID menetapkan risiko kebocoran potensi penerimaan pajak daerah akibat ribuan data objek pajak anomali, keterbatasan verifikasi geospasial, dan belum terintegrasinya data lintas instansi sebagai permasalahan prioritas organisasi dengan nilai 90.

Products & Services

GEO-ATLAS (Geospatial Aceh Tengah All Tax Integrated System) dikembangkan sebagai Integrated Local Tax Management System berbasis Single Sign-On (SSO), Geographic Information System (GIS), Geospatial Tax Database, pemadanan data (cross-matching), tilik risiko, dan Executive Dashboard.

Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan data perpajakan, peta bidang pertanahan, perizinan, dan informasi geospasial guna memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, memperkuat pengawasan, serta mendukung kebijakan fiskal berbasis data bukti.

Implementasi dilakukan secara bertahap melalui pembentukan Tim Research and Development (R&D), pengembangan prototipe, serta perencanaan pilot project pemetaan dan verifikasi geospasial objek pajak di Kampung Blang Kolak 1.

Pelaksanaannya mengedepankan kepemimpinan transformasional, adaptif, dan kolaboratif melalui penguatan komitmen pimpinan, kompetensi aparatur, serta sinergi lintas instansi dan pemangku kepentingan.

Initial Implementation

Implementasi tahap awal difokuskan pada penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Desain Alur Algoritma Kerja Digital (Research And Development Aplikasi Geo-Atlas) serta dilanjutkan pembentukan Tim Research and Development (R&D), penguatan kolaborasi lintas instansi, penyusunan kebutuhan sistem, pengembangan prototipe, serta persiapan proyek percontohan pemetaan dan verifikasi objek pajak di Kampung Blang Kolak 1. Pelaksanaannya mengedepankan kepemimpinan transformasional, tata kelola kolaboratif, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Secara strategis, GEO-ATLAS diarahkan menjadi fondasi ekosistem perpajakan daerah yang terintegrasi, akurat, transparan, dan berkelanjutan. Pengembangan bertahapnya diharapkan mampu mengurangi potensi kebocoran penerimaan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Aceh Tengah, serta menghadirkan model inovasi yang berpotensi direplikasi secara nasional.

Milestone
  • Jangka Pendek

    Milestone jangka pendek difokuskan pada :

    1. Terbitnya Dokumen perencanaan, pengembangan alogaritma, daftar inventarisasi segala kebutuhan Research and Development dan penyusunan pembagian tugas untuk membangun aplikasi GEO-ATLAS;
    2. Terbitnya Keputusan (SK) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Research and Development untuk membangun aplikasi GEO-ATLAS;
    3. Pembangunan Prototipe Dashboard aplikasi GEO-ATLAS, sebagai Integrated Local Tax Management System berbasis Single Sign-On (SSO) dan Geographic Information System (GIS), yang mampu menampilkan data perpajakan dan objek pajak secara spasial dalam satu dashboard;
    4. melakukan pemetaan dan verifikasi geospasial data objek pajak, pada satu kampung percontohan sebagai proof of concept, melalui pengumpulan koordinat, pemetaan bidang, pemadanan NOP, identifikasi subjek dan objek pajak, serta verifikasi kondisi faktual di lapangan di Kampung Blang Kolak 1.
  • Jangka Menengah

    Milestone jangka menengah difokuskan pada perluasan implementasi, pembangunan Geospatial Tax Database, integrasi proses bisnis, peningkatan kapasitas pengguna, serta penerapan data analytics dan risk-based supervision :

    1. Melakukan koneksi data awal perpajakan dengan data hasil pemetaan geospasial, sehingga setiap objek pajak pada wilayah pilot project dapat direpresentasikan berdasarkan lokasi/koordinat atau bidang spasial dan dikaitkan dengan atribut NOP, identitas wajib pajak, jenis pajak, status pembayaran, tingkat kepatuhan, dan informasi pendukung lainnya;
    2. Melakukan klasifikasi data objek pajak terdaftar dan patuh, terdaftar tetapi belum patuh, data objek pajak anomali yang membutuhkan verifikasi, serta potensi objek pajak yang secara faktual ditemukan tetapi belum masuk dalam database perpajakan;
    3. Membangun dukungan dan komitmen stakeholder utama, antara lain pimpinan daerah, BPKK, Diskominfo, DPMPTSP, perangkat kampung, instansi pertanahan/geospasial dan stakeholder lainnya untuk mendukung implementasi serta keberlanjutan GEO-ATLAS;
    4. Pembahasan pembentukkan Tim Kerja dan tata kelola implementasi GEO-ATLAS, melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Tengah, pembagian peran dan tanggung jawab, penyusunan SOP pemetaan, validasi, pemutakhiran, pengamanan dan pemanfaatan data serta SOP penggunaan sistem;
    5. perluasan pemetaan dan verifikasi geospasial objek pajak secara bertahap, dari lokasi pilot project menuju kampung, kecamatan, dan kawasan yang memiliki nilai potensi pajak tinggi berdasarkan pendekatan prioritas dan Risiko;
    6. Membangun Geospatial Tax Database Kabupaten Aceh Tengah, melalui pemadanan NOP, peta bidang/koordinat objek pajak, data wajib pajak, data perizinan berusaha, data pertanahan dan data pendukung lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. Mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan pajak daerah secara bertahap, mulai dari pendaftaran dan pendataan, pembayaran, pelaporan SPTPD, pemutakhiran data, pengawasan kepatuhan, penagihan, hingga penyediaan informasi bagi kegiatan pemeriksaan dan penegakan ketentuan perpajakan;
    8. Membangun mekanisme cross-matching dan data analytics, khususnya antara database perpajakan dengan data perizinan dan data geospasial untuk mendeteksi objek pajak yang belum terdaftar, data anomali, wajib pajak tidak patuh, perubahan fungsi objek serta potensi penerimaan yang belum tergali;
    9. Menerapkan data-driven tax administration dan risk-based supervision, sehingga kegiatan pengawasan lapangan tidak lagi dilakukan secara umum dan reaktif, tetapi diarahkan kepada objek/wajib pajak yang memiliki tingkat risiko dan potensi fiskal paling tinggi;
    10. Menyediakan Executive Dashboard bagi pimpinan daerah, yang menyajikan secara periodik dan/atau real-time informasi realisasi penerimaan, kepatuhan, tunggakan, persebaran objek pajak, potensi pajak yang belum tergali dan indikator risiko sebagai decision support system kebijakan fiskal daerah.
  • Jangka Panjang

    Milestone Jangka panjang diarahkan pada implementasi penuh dan keberlanjutan sistem :

    1. Mewujudkan satu basis data geospasial seluruh objek pajak Kabupaten Aceh Tengah, dengan prinsip “Satu Data, Satu Peta, Satu Sistem, Satu Tujuan”, sehingga setiap potensi objek pajak dapat diketahui lokasi, karakteristik, status administrasi, kewajiban dan tingkat kepatuhannya;
    2. Mewujudkan ekosistem pengelolaan pajak daerah terintegrasi (Integrated Tax Ecosystem), yang menghubungkan pelayanan, pendataan, pemetaan, pembayaran, pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan pengambilan keputusan dalam satu ekosistem digital;
    3. meningkatkan basis pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan, melalui identifikasi potensi baru, pemutakhiran data, pengurangan data anomali, pengawasan berbasis risiko dan peningkatan efektivitas penagihan;
    4. melakukan pengelolaan PBB-P2 berbasis peta bidang geospasial yang mutakhir, sebagai fondasi pemutakhiran data objek/subjek pajak dan penilaian NJOP serta penguatan pengelolaan BPHTB dan jenis pajak daerah lainnya;
    5. Ekspansi, Replikasi & Integrasi Lintas Sektor: Sistem dikembangkan lebih lanjut menjadi Aplikasi “Indonesia Geospatial All Tax Integrated System” untuk dapat dimanfaatkan/direplikasi oleh seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dan dapat lebih banyak terintegrasi dengan platform instansi lainnya (misal: Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, dan Data MCsP KPK).