SIMKEDA SERGAI Penguatan Tata Kelola Kerjasama Daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Kerjasama Daerah Terintegrasi


Nama Peserta
Jalinar Simanjuntak, S.H, M.M
Instansi
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
Unit Kerja
Bagian kerjasama sekretariat daerah kabupaten
Jabatan
Kepala Bagian Kerjasama
Pelatihan
PKA Angkatan I Tahun 2026
Periode Pelatihan
01 Jul 2026 - 05 Nov 2026
Flyer SIMKEDA SERGAI Penguatan Tata Kelola Kerjasama Daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Kerjasama Daerah Terintegrasi
Video
Executive Summary

Kerja sama daerah merupakan instrumen strategis dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, pengembangan investasi, penguatan perekonomian, serta percepatan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, pengelolaan kerja sama membutuhkan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan berupa data kerja sama yang belum terintegrasi, belum optimalnya pengawasan dokumen Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), belum konsistennya pemantauan masa berlaku dokumen, serta belum optimalnya tindak lanjut dan evaluasi manfaat kerja sama. Berdasarkan data awal periode 2023–2026, terdapat 100 dokumen kerja sama yang terdiri atas 42 MoU dan 58 PKS. Dari jumlah tersebut, 47 dokumen tercatat masih berlaku, 20 dokumen telah berakhir, 11 dokumen tercatat berakhir pada tahun 2026, dan 22 dokumen belum memiliki status yang jelas. Selain itu, ditemukan perbedaan pencatatan jumlah PKS antara dua sumber data, yaitu 56 dan 58 dokumen. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola melalui validasi data, standardisasi proses bisnis, penguatan pengendalian, serta pemanfaatan teknologi digital. Berdasarkan analisis APKL dengan skor 20 dan USG dengan skor 15, isu modernisasi dan digitalisasi Sistem Informasi Manajemen Kerja Sama Daerah ditetapkan sebagai isu prioritas yang perlu segera diselesaikan. Sebagai solusi, digagas inovasi SIMKEDA SERGAI (Sistem Informasi Manajemen Kerja Sama Daerah Kabupaten Serdang Bedagai) dengan prinsip “satu data kerja sama, satu alur proses, dan satu mekanisme pengendalian”. Inovasi ini dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan data MoU/PKS, pengusulan dan verifikasi dokumen, repositori digital, klasifikasi berdasarkan jenis kerja sama dan OPD pengampu, monitoring dan evaluasi, serta dashboard informasi pimpinan. Sistem juga dilengkapi rancangan pengelolaan akun dan hak akses berbasis peran, audit trail, serta early warning system untuk pengendalian masa berlaku dokumen, yaitu H-180 sebagai peringatan, H-90 sebagai tindak lanjut, dan H-30 sebagai koordinasi sebelum berakhirnya masa berlaku kerja sama. Pelaksanaan aksi perubahan dilakukan melalui delapan milestone selama delapan minggu, meliputi pembentukan Tim Efektif, konsolidasi dan validasi data, penyusunan proses bisnis dan SOP, pengembangan prototipe, migrasi dan pengujian fungsi, sosialisasi serta pelatihan pengguna, monitoring dan evaluasi, hingga finalisasi quick win dan penyusunan roadmap keberlanjutan. Implementasi melibatkan pimpinan, mentor, Tim Efektif, Bagian Kerja Sama, unsur teknis/Diskominfo, Bagian Hukum, serta perangkat daerah terkait. Prototipe SIMKEDA SERGAI telah didokumentasikan melalui tampilan modul input data, antrean verifikasi, repositori dokumen, audit trail, data MoU/PKS, dashboard pimpinan, manajemen akun, dan pengingat masa berlaku. Keberhasilan setiap fungsi dan indikator capaian tetap didasarkan pada hasil pengujian serta eviden yang dapat diverifikasi. Melalui inovasi ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas administrasi, akurasi dan keterlacakan data, percepatan penyajian laporan, serta penguatan pengendalian tindak lanjut kerja sama. Selain itu, dikembangkan analitik manfaat kerja sama yang menghubungkan tujuan, target, output, outcome, dan dampak terhadap pelayanan publik, perekonomian, investasi, Pendapatan Asli Daerah, pengembangan sumber daya manusia, dan ketahanan pangan. Dengan demikian, keberhasilan kerja sama tidak lagi hanya diukur berdasarkan jumlah dokumen yang ditandatangani, tetapi juga berdasarkan pelaksanaan komitmen dan manfaat yang didukung bukti terukur. Keberlanjutan SIMKEDA SERGAI diarahkan melalui pengembangan bertahap selama 12–24 bulan, meliputi perluasan penggunaan kepada seluruh OPD terkait, peningkatan kapasitas pengguna, penyempurnaan dashboard dan analitik manfaat, penguatan keamanan serta pemeliharaan sistem, dan pelembagaan tata kelola dalam mekanisme organisasi. Hal ini memerlukan dukungan pimpinan, penetapan pengelola dan administrator sistem, kejelasan PIC, penerapan SOP, pembaruan data secara berkala, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Secara keseluruhan, SIMKEDA SERGAI merupakan terobosan inovasi untuk memperkuat tata kelola kerja sama daerah melalui integrasi proses bisnis dan transformasi digital. Nilai strategis aksi perubahan ini terletak pada perubahan pola kerja dari administrasi yang tersebar dan manual menuju pengelolaan yang terintegrasi, terukur, dan akuntabel. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan komitmen keberlanjutan organisasi, SIMKEDA SERGAI diharapkan menjadi instrumen pengendalian kinerja kerja sama daerah yang efektif serta mendukung terwujudnya pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Milestone
  • Jangka Pendek

    1. Arahan mentor; SK/Surat Tugas Tim; pembagian peran
    2. Master data 2023–2026; penyelesaian selisih data; data dictionary
    3. SOP pengusulan-verifikasi-monev-reminder; format action plan
    4. Prototipe fungsi minimum dan hak akses
    5. Data masuk sistem; uji pencarian, status, reminder, dashboard
    6. Pengguna pilot terlatih; bukti penggunaan
    7. Laporan hasil uji coba; daftar isu/perbaikan
    8. Versi pilot stabil; laporan capaian; roadmap 12–24 bulan
  • Jangka Menengah

    1. Roll-out kepada seluruh OPD terkait;
    2. penguatan dashboard;
    3. penyempurnaan fitur;
    4. penerapan monev triwulanan;
    5. standardisasi data historis 2022;
    6. integrasi dengan infrastruktur/layanan internal yang relevan
  • Jangka Panjang

    1. Institutionalisasi dalam tata kelola SPBE;
    2. interoperabilitas;
    3. analitik manfaat kerja sama;
    4. evaluasi kontribusi terhadap indikator pembangunan